KedaiPena.Com – Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto mengatakan, keputusan Parlemen Eropa dalam sidang pleno perihal resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan harusnya dapat mendorong pemerintah untuk membuat peta jalan pengelolaan sawit utamanya bagi petani.
“Peta itu harus disertai dengan kemudahan akses perbankan dan pembinaan untuk meningkatkan produktifitas dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kita tahu, selama ini petani sawit hanya selalu dijadikan legitimasi, baik oleh korporasi dan para pendukung industri sawit,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta.
Dari pada menjadikannya sebagai komoditas politik di dalam negeri dan menyalahkan pihak lain, kata dia, lebih baik resolusi ini menjadi pemicu untuk melakukan perubahan mendasar terhadap tata kelola perkebunan sawit.
“Nol deforestasi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit disertai penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi sawit yang selama ini telah banyak melakukan pelanggaran hukum,” jelas dia.
Serta tidak ada lagi pelanggaran HAM dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, baik terhadap masyarakat adat, petani maupun buruh yang bekerja di perkebunan.
“Kami juga mendorong agar HGU perkebunan perusahaan yang telah selesai masa izin maupun yang bermasalah, segera diambilalih oleh negara dan diredistribuskan kepada rakyat sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan reforma agraria,” pungkas dia.
Sebelumnya, Parlemen Eropa dalam sidang pleno tanggal 4 April 2017 menyepakati resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan. Resolusi tersebut mendapat reaksi berlebihan dari pihak pemerintah dan DPR.
Sebab dalam perkembangan di dalam negeri, resolusi tersebut di tolak oleh pemerintah tepat nya Kementerian terkait serta DPR yang sangat jauh dari substansi dan berujung pada kepentingan perebutan kekuasaan serta tidak berususan sama sekali dengan persoalan lingkungan serta hidup orang banyak.
Laporan: Muhammad Hafidh
