KedaiPena.Com- Para kalangan pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (ASN) tengah ketar-ketir setelah tersiar kabar tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023 sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR
Aminurokhman mengungkapkan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat ini tengah merumuskan langkah-langkah bijaksana ketimbang menghapus tenaga honorer.
“Saya kira Menpan-RB sekarang sedang merumuskan langkah-langkah yang lebih bijaksana. Komisi II telah meminta tenaga honorer jangan dihapuskan pada tahun 2023, karena akan menimbulkan suasana gaduh,” kata dia,Kamis,(27/4/2023).
Politkus Partai NasDem ini menuturkan, jika Komisi II DPR diberbagai kesempatan telah meminta agar tenaga honorer ini mendapatkan perlakukan yang bijaksana.
“Dalam arti tidak ada yang dirugikan, tapi tidak merugikan anggaran (negara),” papar dia.
Legislator asal Jawa Timur atau Jatim ini menilai, tenaga honorer baik di kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah (pemda) mempunyai kontribusi dalam kinerja pemerintah daerah.
“Maka kalau ada kebijakan yang langsung menghapus tenaga honorer menurut saya kurang bijak,” jelas dia.
Ia pun berharap, pemerintah dapat memperjelas posisi dari para tenaga honerer di dalam kepegawaian.
Ia menekankan, para tenaga honorer bisa diakomodir pemerintah melalui program
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.
“Harus ada skala prioritas. Skala prioritasnya itu, saya menggunakan kriteria masa pengabdian, kebutuhan, formasi masing-masing kementerian lembaga dan daerah.Sehingga mereka merasa mendapatkan perlakuan yang sama,” jelas dia.
Ia memandang, hal itu jauh lebih fair ketika dijalankan pemerintah. Ia mengakui tidak mudah dalam merumuskan hal itu lantaran menyangkut nasib orang.
“Saya kira itu akan lebih fair, ketika kebijakan itu dijalankan pemerintah.Ini bukan pekerjaan yang mudah, karena menyangkut aspek nasib orang sehingga butuh kehati-hatian, kecermatan dalam mengambil kebijaksanaan,” pungkas dia.
Laporan: Muhamamd Hafidh
