KedaiPena.Com – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendorong adanya audit investigasi kepada BUMN ID Food sebelum disalurkannya Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun.
Uchok begitu ia disapa merasa, audit investigasi sebelum dicairkan PMN kepada ID Food penting lantaran perusahaan pelat merah tersebut tengah terlilit utang hingga Rp 8,2 triliun.
“Sebelum (PMN) itu dikasih oleh pemerintah, lebih baik diaudit investigasi dulu ID Food untuk melihat kelemahan institusi mereka,” harus dilihat dulu,” kata Uchok, Rabu (7/8/2024).
Baca Juga: ID Food Minta PMN Rp16 T, Komisi VI: Kalau untuk Bayar Utang Kamis Menentang
Uchok menekankan, audit investigasi diperlukan lantaran juga untuk mengetahui kelemahan dari ID Food. Selaras itu, kata Uchok, audit investigasi diperlukan guna mengendus apakah ada korupsi di tubuh ID Food.
Baca Juga: Masih Ada Peluang Pertumbuhan Ekonomi di Atas Lima Persen
“Biar kelemahan institusi dan kerugiannya, dimana korupsinya itu yang penting,” ungkap Uchok.
Uchok mengakui, acap kali permintaan pengajuan PMN oleh BUMN untuk menutupi kerugian perusahaan dan membayar utang.
Uchok yakin, pemerintah ogah menyalurkan PMN kepada ID Food lantaran lilitan utang Rp 8,2 triliun tersebut.
“PMN ini gak akan mungkin dikasih. Karena keuangan negara sekarang rugi, penerimaan lagi menurun, investasi gak ada yang masuk,” tandasnya Uchok.
Sebelumnya, ID Food mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun kepada pemerintah.
Baca Juga: Klaim untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo, ID Food Cuma Cari Alasan Agar PMN Rp 1,6 T Cair
Hal ini dilakukan BUMN Pangan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) karena terlilit utang hingga Rp 8,2 triliun.
Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, mengungkapkan bahwa utang tersebut berasal dari penggabungan 8 BUMN pangan menjadi 5 entitas di bawah naungan ID Food.
“Memang dalam pembentukan ID Food ini tidak semua anak perusahaan bergabung dalam kondisi sehat,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, belum lama ini.
Utang tersebut terdiri dari utang bank dan medium-term note (MTN) senilai Rp 8,01 triliun dan piutang usaha senilai Rp 208 miliar.
Laporan: Muhammad Rafik
