KedaiPena.Com- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron meminta pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang akan dibebankan kepada para pekerja melalui pemotongan gaji sebesar 3 persen dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Pengelolaanya harus transparan dan akuntabel, karena banyak contoh penghimpun dana publik melakukan penyimpangan dalam pengelolaanya, seperti halnya korupsi Taspen, Asabri, Jiwasraya dan lain-lain,” kata Herman saat berbincang di Jakarta, Rabu,(29/5/2024).
Herman menyarankan, agar pengelolaan Tapera lebih mapan dan prudent dapat menggandeng Bank Pemerintah seperti BTN. Menurut Herman, BTN secara spesifik menjadi bank yang mendukung sektor perumahan.
“Yang memang secara spesifik menjadi bank yang mendukung sektor perumahan,” ungkap dia.
Herman mengakui, ide dan rencana Tapera ini sudah digagas sejak era presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tujuanya, sangat baik berupa penyaluran pembiayaan perumahan berbasis simpanan dengan gotong royong.
“Peserta yang yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan jangka waktu kredit panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar,” papar Herman.
Atas kondisi demikian, Herman ingin, agar Tapera yang sebagaimana diamanahkan dalam UU no 4 tahun 2016 dalam menghimpun dana publik harus aman dan terjamin kedepanya. Tak hanya itu manfaatnya harus benar-benar sesuai peruntukanya.
“Tapera dibentuk agar menjamin kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan kemudahan-kemudahanya,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
