KedaiPena.Com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengevaluasi PPKM secara menyeluruh, jangan hanya gonta ganti istilah.
“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir,” katanya, Kamis (22 Juli 2021).
Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini, klaim bahwa kasus mengalami penurunan, tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah.
Oleh karena itu, Pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM. Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau.
“Bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya,” katanya.
Data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, lanjut Netty, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.
“Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan,” papar Netty.
Netty juga mempertanyakan, soal pencairan insentif nakes dan klaim rumah sakit selama ini.
“Apakah sudah dibayarkan. Bagaimana perhatian terhadap nakes? Baru-baru ini kita mendengar nakes mengundurkan diri, bahkan ada meme sindiran ironis dari petugas yang mengurus jenazah. Pemerintah perlu introspeksi dan membenahi managemen penanganan pandemi ini dengan sungguh-sungguh,” tegas Netty.
Menurut Netty, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.
“Pemerintah harus menjelaskan bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari. Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas,” tambahnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa PPKM.
“Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut,” ungkapnya.
Diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid-19.
Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Tito Karnavian Nomor 22 Tahun 2021 PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Level 4. Kemudian Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 mengatur perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
