KedaiPena.Com- Begawan Ekonomi Rizal Ramli mengaku tidak setuju dengan ide Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengajak perusahaan asuransi asal Tiongkok, Ping An Insurance untuk membenahi keuangan BPJS Kesehatan yang merugi hingga Rp 28,6 triliun.
Bagi RR begitu ia disapa kerja sama BPJS Kesehatan dengan tersebut justru akan merugikan Indonesia dan menguntungkan Tiongkok.
“Nanti kalau dikasih sama perusahaan Tiongkok, ini data kesehatan kita ada di Beijing,” kata RR dalam sebuah talk show di stasiun televisi swasta, ditulis, Selasa, (3/9/2019).
Tidak hanya soal data kesehatan, RR menambahkan, adanya dampak penguasaan bisnis obat-obatan di balik rencana kerja sama tersebut.
Dengan menggandeng Tiongkok, tegas RR, bukan tidak mungkin obat yang dibeli berasal dari Tiongkok.
“Akhirnya nanti mereka jadi pemasok juga,” papar RR.
RR pun meminta kepada para pejabat negara untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan nasional dalam berbicara maupun mengambil kebijakan.
Pejabat negara, tegas RR, jangan terus-terusan mengandalkan asing sebagai obat dari segala penyakit yang ada di Indonesia.
“Kayak kita negara terbelakang saja,” ungkap eks Menko Perekonomian ini.
Sudah Prediksi Sejak Lama
RR sendiri sedianya sudah memprediksi sejak lama persoalan defisit yang dialami (BPJS) Kesehatan saat ini. Hal itu dapat terlihat dari indikasi persoalan BPJS terlihat dalam modal awal yang digunakan untuk membentuk BPJS tahun 2013 silam.
RR menceritakan semua berawal dari tahun 2011, kala itu ia bersama dengan serikat pekerja berjuang agar jaminan kesehatan bagi masyarakat dibuat pemerintah.
Namun saat itu para pejabat Indonesia menolak BPJS dengan alasan tak memiliki anggaran.
“Itu tahun 2013 dibentuk BPJS, tetapi pembiayaan awalnya atau modalnya itu dibikin pas-pasan sehingga tidak aneh pasti suatu waktu akan mengalami kesulitan finansial,” ujar RR.
RR mengungkapkan indikasi ketidakberesan BPJS lainya adalah soal skema pembiayaan. Pembiayaan BPJS dilakukan dengan skema iuran dari rakyat, pekerja, dan perusahaan.
“Pada saat itulah pengusaha pada lobi-lobi supaya iuran perusahaannya kecil. Sudah iuran peserta kecil, ditambah iuran pengusaha kecil, tidak aneh bakal kesulitan keuangan,” tegasnya.
Prediksi RR benar saja. Satu tahun berjalan, banyak dokter, rumah sakit, hingga obat-obatan farmasi yang belum dibayar.
“Masalahnya ini setahun lebih enggak diurus, makin lama masalahnya makin besar. Tiba-tiba ada yang sok jagoan, panggil saja Tingkok. Emang bangsa Indonesia engga bisa beresin masalah dia sendiri?,” pungkas RR.
Sebelumnya, usulan kenaikan pembayaran iuran pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hadir dari Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani ndrawati mengatakan besaran kenaikan iuran tersebut mencapai 100 persen. Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.
Kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000 sementara kelas II Rp 75.000 untuk mengatasi masalah defisit yang telah melanda BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.
Laporan: Muhammad Lutfi
