KedaiPena.Com – Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, hal itu tentu sangat berdampak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat.
Aliansi Front Milenial Jabodetabek (FMJ) bersama Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) mengecam keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM di tengah perekonomian masyarakat yang baru bangkit setelah terseok-seok akibat pandemi beberapa waktu yang lalu.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Fajri mengatakan, sikap Pemerintah yang secara sepihak menaikkan harga BBM, telah melukai hati masyarakat Indonesia. Terlebih, kebijakan menaikan BBM juga telah ditolak secara mayoritas fraksi-fraksi di DPR RI.
“Walaupun kembali masyarakat mengalami kekecewaan karena pemerintah tetap menaikan BBM, DPR hilang ingatan akan sikap mayoritas fraksi menolak kenaikan BBM,” kata dia dalam aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Dia pun menggugat DPR RI, selaku Wakil Rakyat, untuk turut bertanggung jawab dan menyatakan sikapnya secara resmi menolak kebijakan naiknya BBM.
Sementara itu, Wanca, perwakilan mahasiswa dari Universitas Pamulang (Unpam) Wanca, mendesak DPR menggunakan hak interpelasi.
“Mengutip pemberitaan di salah satu media mainstream, dari sembilan Fraksi yang ada di DPR RI terdapat enam Fraksi yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Sebagai pembuktian terhadap sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM, mendesak keenam Fraksi di DPR RI untuk segera melakukan konsolidasi dan mengajukan Hak Interpelasi untuk menyikapi persoalan naiknya harga BBM yang sangat menyengsarakan masyarakat,” papar dia.
Terlebih, DPR RI sebagai lembaga legislatif yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan justru tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Mahasiswa lain dari Universitas Pembangunas Nasional (UPN), Torik, menyoroti ketidakjelasan Pemerintah dalam menaikkan harga BBM.
“Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait alasan menaikkan harga BBM karena subsidi yang telah digelontorkan selama ini tidak tepat sasaran, dimana karena 70 persen penerimanya dinilai adalah masyarakat mampu. Tapi, kami juga mempertanyakan kearogansian langkah pemerintah yang meminta salah satu perusahaan BBM swasta agar agar turut menaikkan harga jual BBM,” kecewa Torik.
Padahal, jika negara selama ini merasa subsidi 70 persen salah sasaran karena dinikmati orang dengan perekonomian mampu, seharusnya negara merasa terbantu dengan harga jual yang lebih rendah yang dilakukan oleh perusahaan minyak tersebut. Sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan ekonominya.
Perwakilan mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya, Rafi berujar, mencermati permasalahan tersebut, Aliansi Front Milenial Jabodetabek (FMJ) bersama Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando)
menyatakan sikap bahwa sikap Pemerintah menaikkan harga BBM, membawa kesengsaraan bagi masyarakat.
“Menaikkan harga BBM, menempatkan krisis kewibawaan lembaga negara. Mendesak pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM yang telah dinaikkan. Serta menuntut tanggung jawab atas sikap penolakan Fraksi-Fraksi yang ada di DPR terhadap kenaikan harga BBM,” tandasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
