KedaiPena.com – Tindakan tangkap paksa yang dilakukan kepolisian terhadap ketua umum, sekretaris jenderal, dan dua pengurus besar HMI lainnya, dini hari tadi, adalah bentuk dari anarkisme politik.Â
Demikian dikatakan oleh, Ahmad Doli Kurnia Ketua Umum DPP KNPI 2008-2011/Sekjend PB HMI dalam siaran pers yang diterima oleh K‎edaiPena.com, Selasa, (08/11).
“Pencidukan tanpa dasar dan dilakukan secara brutal dengan mengepung Sekretariat PB HMI menunjukkan bahwa kepolisian sudah menjadi bagian dari “permainan politik” pemerintahan Jokowi yang memang tidak menyukai gerakan “Bela Islam” yang sudah semakin meluas,” ujar dia.
“Dan apa yang dilakukan kepolisian saat ini merupakan wujud nyata keberpihakan dan sudah masuk pada bagian dari gerakan “Bela Ahok” yang sekaligus dapat dipersepsikan mewakili sikap Pemerintahan Jokowi,” tambah dia.
Dia menjelaskan, bahwa tindakan pemerintahan Jokowi saat ini sedang ingin memecah dan melemahkan kekuatan gerakan “Bela Islam” yang menuntut “Tangkap Ahok” dengan pengalihan isu.Â
Seperti, halnya  isu yang menjadikan Buni Yani sebagai tersangka, sekarang pimpinan HMI ditangkap paksa. ‎
“Apa salah HMI sehingga pimpinannya harus ditangkap? Apa di negara ini tidak boleh lagi ada anak-anak mahasiswa yang melakukan unjuk rasa membela kebenaran dan keyakinannya?,” sesal dia.
Dia pun menyarankan, jika mau mencari siapa kambing hitam yang memicu kekisruhan pada malam 4 November kemarin, mungkin bisa ditelusuri mulai dari kata-kata provokasi Kapolda Metro Jaya yang meminta agar kader-kader HMI untuk dipukul itu, bukan dengan menangkap paksa pimpinan HMI.
“Dengan sikap seperti itu, artinya pemerintah Jokowi sedang menarik “Keluarga Besar HMI” untuk ikut masuk bertarung ke gelanggang politik,” pungkas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh‎
