KedaiPena.Com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno akhirnya meminta maaf atas kejadian pemadaman listrik massal (black out) yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
“Kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terkena dampak pemadaman,” ujar Rini sapaanya kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).
Rini juga meminta agar direksi PT PLN (Persero) dapat belajar dari negara seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina dan Inggris soal kecepatan normalisasi pasokan listrik saat terjadi gangguan.
“Skema distribusi listrik di Negara-negara tersebut menggunakan house load system. Sehingga dapat dinormalisasi kembali dalam jangka waktu dua jam. Seperti di London, blackout (gelap total) yang terjadi bisa dipulihkan paling lambat dua jam,” tegas Rini.
Rini menjelaskan dengan skema house load sistem ini, jika ada gangguan maka listrik yang mati hanya satu desa atau satu wilayah saja sehingga pemulihannya akan lebih mudah.
“Untuk itu, kami akan menggunakan house hold sistem di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya. Saya harap kejadian gangguan listrik yang terjadi menjadi pembelajaran kami semua,” jelas Rini.
Rini juga mengusulkan agar PLN dapat menyusun emergency scenario untuk mempercepat upaya normalisasi gangguan pemadaman listrik. Ia pun mendorong PLN untuk meningkatkan infrastruktur dan system crisis center.
“Penggunaan crisis center ini nantinya akan disinergikan bersama BUMN dengan menggunakan call center bersama. PLN pun akan melakukan pengelolaan data dan informasi para pelanggan,” terangnya.
PLN juga diminta untuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membebaskan Right of Way atau jarak bebas minimum di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Saat ini, ROW telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
“Ini yang akan menjadi concern kita bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN,” pungkas Rini.
Laporan: Muhammad Hafidh
