KedaiPena.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa program hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), yang merupakan salah satu kebijakan unggulan di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah batu bara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor.
“Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus,” kata Bahlil usai rapat koordinator bersama sejumlah menteri terkait subsidi energi di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Selain PT Bukit Asam (PTBA), Bahlil membeberkan beberapa pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sebelumnya pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), seperti PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Indonesia, dan PT Kideco Jaya Agung akan diarahkan untuk berkontribusi dalam hilirisasi.
Ia menyebutkan perpanjangan izin untuk perusahaan-perusahaan ini disertai syarat untuk melakukan hilirisasi batu bara di dalam negeri, termasuk DME sebagai salah satu opsinya.
“Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Kami usahakan satu di antara itu (DME),” kata Bahlil.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini pemerintah terus mencari investor yang cocok untuk merealisasikan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Salah satunya dari negara China.
“Secara teknologi kan yang saya tahu adanya di Amerika Serikat, sama dulu ada di Afrika Selatan, ada tuh Sasol. Tapi sekarang China juga udah punya hal seperti itu,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Kamis (30/11/2023).
Oleh sebab itu, Dadan menyebut saat ini Indonesia membuka kesempatan pada investor asing yang memiliki teknologi hilirisasi batu bara, untuk bisa mengembangkan program hilirisasi batu bara dalam negeri.
“Kita basisnya itu terbuka, investasi terbuka untuk siapapun yang bisa berikan manfaat lebih saja untuk negara dan itu basisnya kan business-to-business antara perusahaan nasional yang melakukan kerja sama,” kata Dadan.
Laporan: Ranny Supusepa
