KedaiPena.Com – Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), MS Kaban meminta, agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat melalui proses dan kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan multiaspek agar tidak hanya sekedar menjadi wacana.
“Karena lokasi yang disebut Presiden (Joko Widodo) rawan akan mendapat kecaman yang panjang, dan sangat rawan dan menimbulkan kisruh,” ujar Kaban sapaanya di tulis, Minggu (8/9/2019).
Kaban menekankan pemindahan ibu kota jangan sepeti membalik telapak tangan atau seperti tanpa kajian yang mendasar.
“Karena membangun ibu kota itu sangat memerlukan pertimbangan, apalagi daerah yang disebutkan oleh presiden menurut saya juga merupakan daerah yang memiliki resources yang cukup kaya,” tegas eks menteri Kehutanan ini.
Dengan demikian, lanjut Kaban, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat mengorbankan resources yang sedianya tidak berdampak kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
“Oleh karena itu saya melihat bahwa pemindahan ibukota ini lima tahun kedepan sulit diwujudkan,” tegas Kaban.
Jokowi Dinilai Lari Dari Tanggung Jawab
Kaban menambahkan jika melihat proses pemindahan ibu kota yang terburu-buru dapat disimpulkan jika presiden Jokowi ingin lari dari tanggung jawab atas sejumlah permasalahan yang terjadi di Jakarta.
“Ya karena dia pernah mengatakan bahwa kalau dia jadi Presiden persoalan persoalan DKI akan lebih mudah diselesaikan. Ternyata setelah dia menjadi presiden dia tidak menyelesaikan persoalan persoalan DKI dan kemudian persoalan memindahkan ibu kota sebenarnya dia juga pernah memgkritisi kenapa sekarang dia seperti menelan ludahnya sendiri,” tegas Kaban.
Kaban menilai pemindahan ibu kota ini juga dapat membuat ketidakpercayaan masyarakat kepada Jokowi sebagai kepala negara.
“Jadi tingkat kepercayaan publik itu paling tidak menilai bahwa presiden ini cenderung inkonsisten dengan apa yang ia ungkapkan. Jadi wajar jika banyak investor-investor dari negara lain yang tidak melirik Indonesia. Karena ada inkonsistensi sikap dan inkonsistensi ucapan presiden,” ungkap Kaban.
Padahal, tegas Kaban, di dunia yang dibutuhkan dari pemimpin adalah komitmennya. Dengan demikian, Kaban menegaskan, pemindahan ibu kota ini merupakan bukti larinya Jokowi sebagai pemimpin negara.
“Apalagi belum ada undang undang, beliau mengatakan untuk membangun ibu kota tidak perlu APBN tidak perlu pakai utang, berarti ada yang dijual ini,” tegas Kaban.
“Padahal untuk menjual aset negara itu harus melalui persetujuan DPR karena itu amanat undang undang. Kalau presiden mau menafikan itu semua, dia harus cabut undang-undang yang ada,” tandas Kaban.
Laporan: Muhammad Lutfi
