KedaiPena.Com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan sikap Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah, dipertanyakan. Pangkalnya, harga migor curah di pasaran masih tinggi, meskipun pemerintah melarang ekspor CPO dan turunannya.
“Fraksi PKS mendesak para Menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan,” kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, Senin (9/5/22).
Mulyanto melanjutkan, kebijakan larangan CPO yang telah diputuskan Pemerintah haruslah implementatif dan efektif. Jangan bekerja business as usual dan tidak memiliki sense of crisis.
Jika itu terjadi, maka beban yang ada akan semakin berat dan berlarut-larut. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu. Sebab, harga yang harus dibayar dari kebijakan larangan CPO ini sangat mahal.
Mulyanto mengingatkan pemerintah bahwa petani sawit rakyat, yang jumlahnya mencapai 2,6 juta KK, mulai mengeluh, karena jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) mereka yang mencapai Rp1.550 per kg. Sementara devisa negara sebesar Rp. 27 triliun per bulan atau sekitar Rp 1 triliun per hari dari ekspor sawit hilang dari genggaman.
Ditambah 16 juta pekerja di bidang industri kelapa sawit nasional dipertaruhkan nasibnya. Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri kita, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut
“Para Menteri mestinya melaporkan perkembangan kerjanya terkait penanggulangan krisis migor ini kepada publik day by day, agar publik memahami dan mengambil tindakan yang tepat. Jangan diam saja,” tegas Mulyanto.
Ia menambahkan menteri terkait agar berhenti membuat janji-janji palsu yang sekedar PHP bagi masyarakat. Masyarakat sudah bosan dengan berbagai janji yang dilontarkan, yang ujung-ujungnya nihil.
Para Menteri terkait harus gerak cepat merespons soal-soal tersebut dengan berbagai kebijakan teknis yang konkret dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Jangan sampai publik semakin kecewa dan marah dengan berbagai janji dan kegagalan Pemerintah terkait kebijakan migor selama ini,” tandas Mulyanto.
Laporan: Sulistyawan
