KedaiPena.Com – Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk menanggulangi dampak pandemi yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 di sektor koperasi dan UKM.
Mulai dari pendataan Koperasi & UKM untuk mendapat bantuan berupa insentif pemerintah kepada 12 juta UKM yang tersebar di seluruh Indonesia sebesar Rp600.000 selama 4 bulan.
Demikian disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki dalam Rapat Kerja Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Rakernas PA GMNI) beberapa waktu lalu.
“Kementerian Koperasi dan UKM juga sedang membangun kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain agar proyek pembangunan dengan nilai 14 miliar ke bawah di prioritaskan untuk UMKM. Kebijakan ini merupakan terobosan baru dalam pemberdayaan usaha kecil,” kata Teten begitu ia disapa dalam keterangan, Rabu (2/9/2020).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini memaparkan, Kementerian Koperasi dan UKM juga tengah melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar produk UKM dapat masuk dalam satu i cloud.
“Sehingga harga jual produknya menjadi premium,” tandas Teten.
Diketahui, Rakernas Persatuan Alumni GMNI yang mengambil tema Posisi Alumni GMNI dalam Menghadapi Tantangan Pancasila di Tengah Ancaman Ideologi Transnasional pada tanggal 29-30 Agustus 2020
Acara ini sendiri dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PA GMNI, Ahmad Basarah dan ditutup oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi.
Dalam sambutannya, Basarah menegaskan bahwa, menjaga dan merawat sejarah dan nilai-nilai luhur bangsa merupakan bagian penting yang harus dilakukan kaum nasionalis. Kita tidak ingin anak bangsa lupa dengan sejarah bangsanya.
“Bila tidak selalu diingatkan, bukan tidak mungkin generasi milenial suatu saat nanti menjadikan Pancasila dan budaya nasional sekadar masa lalu,” ujar Doktor Pancasila ini.
Selain Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Rakernas PA GMNI juga menghadirkan para narasumber dari kalangan alumni GMNI. Mulai dari Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Benny Riyanto, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono.
Belum lagi ada, Bayu Dwi Anggono yang merupakan pakar perundang-undangan dari Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember dan akademisi Ade Reza Hariyadi sebagai moderator.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas Sonny T. Danaparamita menilai, sosok Teten Masduki sebagai Menteri yang paling tepat untuk di undang dalam rakernas ini.
“Di samping ada jutaan kaum Marhaen yang dapat diselamatkan dengan program dari kementerian Koperasi dan UKM. Pak Menteri adalah salah satu pembantu Presiden yang cukup memahami dan mengerti rencana pembangunan pemerintahan saat ini. Saat tahun 2014, Kang Teten juga bagian dari tim yang menyusun visi, misi, dan program Pak Jokowi waktu maju yang pertama kali,” jelas Sekjen Presidium GMNI Periode 2001-2004 dan 2004-2006 ini.
Lebih lanjut, Sonny yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini menegaskan, Kang Teten sebagai alumni GMNI tentu sangat memahami dan memiliki “standing position” yang tegas jika sudah berbicara tentang bagaimana menyelamatkan jutaan marhaen di Indonesia.
“Semoga saja, seluruh Alumni GMNI dapat tetap bersinergi ataupun berkolaborasi dengan semua pihak dalam menghadapi dampak Covid-19 ini. Dan DPP Persatuan Alumni GMNI akan terus aktif terlibat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sonny.
Rakernas yang diselenggarakan secara virtual telah menghasilkan sejumlah keputusan penting, diantaranya pelaksanaan Kongres pada tahun 2021, program perjuangan yang menyangkut pembumian ideologi, hingga sikap politik yang terkait dengan proses perjalanan berbangsa dan bernegara serta sejumlah agenda strategis lainnya dalam menghadapi pelbagai ancaman disintegrasi bangsa yang dipicu oleh ideologi transnasional.
Rakernas PA GMNI juga menelurkan sikap organisasi yang mendorong terwujudnya prinsip Trisakti dalam penyelenggaraan pemeritahan serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
PA GMNI juga mendorong agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan berkomitmen untuk melawan kemiskinan dan segala bentuk ketimpangan sosial seperti pendidikan dan kesehatan serta mencegah berbagai bentuk penghisapan guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara Indonesia.
Laporan: Muhammad Hafidh
