KedaiPena.Com – Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengumumkan bahwa Pemerintah akan segera membuka pelabuhan baru untuk meningkatkan nilai ekspor ikan legal Indonesia.
Keputusan tersebut diambil usai rapat koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kantor Kemenko Maritim, Selasa (3/5).
Keputusan itu, menurut Rizal Ramli, diambil untuk mengatasi stok ikan dalam negeri yang kini melimpah, sebagai salah satu dampak dari penanganan ‘illegal fishing’ yang sedang digiatkan oleh KKP.
Menko Rizal mencontohkan, dulu di Sibolga nelayan hanya bisa menghasilkan 200 ton sehari. Tapi jumlah itu menurut Rizal bertambah dua kali lipat sejak operasi pencurian ikan digalakkan.
“Sekarang ada dampak ‘problem of abundant’, ikan segar melimpah sehingga harga ikan turun, ini ngga bagus untuk nelayan. Harus segera dicari solusinya,†jelasnya.
Namun, di sisi lain, distribusi ekspor ikan juga terkendala. Salah satu penyebabnya, ujar Menko Rizal adalah ketiadaan pelayaran regular yang membawa kontainer dari daerah-daerah penghasil ikan.
“Jadi rata-rata kalau mau ekspor, ikan musti dibawa dulu ke pelabuhan di Jawa, Surabaya, Bali atau Medan dulu,†keluhnya.
Karena kendala-kendala itu, dalam rakor akhirnya diputuskan pemerintah akan membuka pelabuhan-pelabuhan baru untuk menambah akses ekspor ikan nelayan.
Selain itu, Menko Rizal meminta Menteri Susi meningkatkan kampanye gemar makan ikan laut. Ini harus dilakukan agar jumlah konsumsi ikan di dalam negeri juga meningkat.
Menko Rizal Ramli mengungkapkan bahwa ikan laut memiliki jumlah protein tinggi, namun rendah lemak sehingga menekan resiko kanker bagi konsumennya. Tak hanya itu, diapun mencontohkan kebiasannya sebagai orang Jawa Barat yang gemar makan ikan asin. Padahal itu sumber penyakit darah tinggi. “Jadi mesti diubah ‘culture’-nya supaya lebih banyak makan ikan segar,†jelas Menko Rizal.
Untuk membicarakan pelaksanaan teknisnya, Menko Rizal mengatakan pihaknya akan segera mengadakan rapat koordinasi sekali lagi dengan Menteri Susi. Selain itu rapat juga akan mengundang Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Hukum HAM dan ‘Indonesia National Shipowners Association’ (INSA).
“Kita akan ‘review’ dengan menteri teknis karena di setiap lokasi yang kita buka ini, harus ada CIQ (Custom Immigration Quarrantine). CIQ itu ‘custom office’-nya beacukai, imigrasi dan karantina, supaya kita ngga kecolongan barang yang ada penyakitnya,†jelasnya.
(Rinto/Oskar)
