KedaiPena.Com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Puan Maharani menyampaikan arahannya terkait KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua dalam rapat tingkat menteri. Rapat ini menegaskan kembali, bahwa negara hadir di Papua.
Dalam arahannya pada rapat tingkat menteri terkait KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua, Menko PMK mengingatkan kembali agar jangan sampai hal-hal yang sudah dilakukan Pemerintah selama ini terkait infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana seakan tidak ada apa-apanya karena adanya KLB campak dan gizi buruk ini.
“Kita concern dengan Papua dan kita perlu nyatakan kepada masyarakat bahwa Negara hadir,†ujar dia dalam keterangan kepada KedaiPena.Com, Rabu (24/1/2018).
Dengan kondisi demikian, Menko PMK memberikan arahan jangka pendek agar, evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kemenkes dan Kemensos. Lalu juga, penanggulangan media. Media perlu dibawa langsung dalam kunjungan kerja untuk melihat bahwa Negara sudah hadir disana,
“Dan terakhir penataan lingkungan tempat tinggal yang sehat serta sanitasi dan dukungan operasional TNI/Polri,” beber Politikus PDIP ini.
Rakor tingkat menteri ini sendiri difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penanganan campak dan gizi buruk. Menteri Kesehatan Nina Moeloek, dalam paparannya menyatakan, terhitung mulai Januari ini, Kemenkes sudah mulai melakukan pengiriman tim kesehatan, yang menurut rencana akan dibagi menjadi 9 gelombang, yang akan berakhir pada Maret 2018.
Sementara itu, Kementerian Sosial sudah melakukan penanganan tanggap darurat tahap pertama. Ke depan,menurut Menteri Sosial Idrus Marham, dibutuhkan langkah lebih lanjut secara menyeluruh dan terpadu, terutama dalam rangka pemulihan, perawatan dan pengembangan kehidupan berkelanjutan.
“Melalui pemberdayaan masyarakat Asmat secara partisipatif dan distribusi logistik untuk warga Asmat di seluruh distrik,” beber dia.
Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kantor Staf Presiden, TNI dan Polri juga menyampaikan paparannya terkait rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan.
Sebelumnya, berbagai masalah dari berbagai bidang muncul terkait KLB dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Dalam bidang kesehatan misalnya, minimnya tenaga kesehatan, pola makan, dan meratanya imunisasi.
Terkait geografis, medan sulit ditempuh karena 90% merupakan lautan. Pola hidup yang nomaden, akses transportasi yang sulit, minimnya sanitasi yang layak, serta distrik-distrik terjangkit KLB yang belum mempunyai puskesmas juga menjadi masalah besar terkait KLB ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
