KedaiPena.Com- Penunjukan Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengurusi persoalan minyak goreng atau Migor dikhawatirkan menimbulkan ketidakseimbangan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Tiap permasalahan besar yang muncul, selalu diserahkan kepada satu sosok menteri untuk menanganinya. Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra,Rabu,(25/5/2022).
Herzaky menegaskan, permasalahan minyak goreng sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai. Herzaky menilai, sebenarnya rakyat tidak peduli siapa sosok yang mengurus minyak goreng di kabinet. Rakyat butuhnya harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun.
“Mau Menko Marinvest mengurus minyak goreng yang sebenarnya ranah Mendag atau Menko Perekonomian, rakyat tidak terlalu memikirkan itu. Karena sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga. Malah terakhir Pemerintah membanggakan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah dari 18 ribu ke 17 ribu. Padahal, sebelum kisruh minyak goreng ini, harga minyak goreng dalam kemasan berkisar 13-14 ribuan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, hak prerogatif Presiden sebenarnya, untuk menugaskan siapapun untuk bisa membereskan permasalahan di kabinet. Terutama yang berdampak bagi masyarakat banyak. Karena tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden.
“Harapan kita, langkah yang ditempuh Jokowi ini, benar-benar berdampak positif untuk rakyat, tidak seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak efektif dalam mengatasi masalah minyak goreng,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
