KedaiPena.com – Komitmen Indonesia menjalankan mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mencapai net zero emission pada 2060 bukan omong kosong. Salah satunya dengan mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui pada sela-sela acara Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-57 di Tbilisi, Georgia, Minggu (5/5/2024)
Sri Mulyani menyampaikan, pada saat pertemuan dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa di the Biltmore Hotel, Tbilisi komitmen atas dukungan terhadap Indonesia menjalankan transisi energi masih berlanjut.
“Mereka sudah berkomitmen, mereka mendukung Indonesia,” ungkap Sri Mulyani, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/5/2024).
Seperti diketahui, telah ada kesepakatan antara ADB dan Pemerintah Indonesia melalui program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk proyek pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 1 x 660 Mega Watt (MW) pada Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu.
Pada 3 Desember 2023 lalu di sela acara COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), juga telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerangka kerja tidak mengikat antara PT PLN (Persero), PT Cirebon Electric Power (CEP) sebagai Independent Power Producer (IPP) dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk percepatan pensiun dini PLTU Cirebon-1 menjadi 2035 dari sebelumnya direncanakan pada Juli 2042.
Komunikasi antara Indonesia dan ADB cukup intensif. Sebelum di Tbilisi, Georgia, dua pekan lalu Sri mulyani dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa juga bertemu di Washington DC Amerika Serikat.
“Mereka mulai menstrukturkan masih banyak pekerjaan technical, tapi bagus bahwa kita mulai bicara yang real dan konkret,” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, proses pensiun PLTU memang tidak mudah. Dalam kondisi sekarang, mayoritas pembangkit listrik menggunakan sumber energi yang berasal dari batu bara. Hal ini mengingat Indonesia merupakan produsen batu bara, bahkan eksportir.
Komoditas yang disebut mutiara hitam ini, memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Terutama ketika harga tinggi, batu bara juga menambah penerimaan negara dalam jumlah besar.
“Jadi kalau kita mulai pensiunkan batu bara itu artinya apa, biayanya gimana, siapa yang harus bayar,” ujar Sri Mulyani.
Ia menyatakan bahwa hal ini telah menjadi pembicaraan pada internal pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN serta PT PLN Persero.
Maka dari itu, Sri Mulyani menyatakan pendanaan menjadi sangat penting dalam transisi energi. Komitmen ADB juga termasuk menyelesaikan masalah pendanaan. Terakhir, ADB merealisasikan paket pembiayaan sekitar 160 juta Dollar Amerika di bidang energi terbarukan di Indonesia.
Pemerintah juga turut melihat dan mengantisipasi dampak sosial yang ditimbulkan dalam kebijakan tersebut.
“Kalau dia ditutup dan bagaimana jadi masih banyak pekerjaan, dalam artian kita diskusi yang konkret-konkret saja,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
