KedaiPena.com – Penetapan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam Postur APBN 2024 telah dilakukan sebelum penetapan Paslon Capres dan Cawapres oleh KPU. Sehingga, bisa dikatakan, tidak ada kaitan antara Perlinsos dengan Pemilu 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) oleh Kementerian Keuangan, merupakan satu bentuk pengelolaan APBN untuk mewujudkan semangat gotong royong dan cita-cita hidup bernegara adil makmur.
“Melalui belanja publik, termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan merawat kehidupan bersama, yang diharapkan menuju kesejahteraan berkeadilan,” kata Sri Mulyani saat hadir pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di MK, Jumat (5/4/2024).
Ia memaparkan bahwa Rencana APBN 2024 sudah mulai disusun sejak Mei 2023 dan diajukan ke DPR pada Sidang Paripurna 16 Agustus 2023.
“Pembahasan RAPBN 2024 ini dilakukan mulai September hingga Oktober 2023. RUU APBN 2024 selesai dibahas dan disetujui DPR pada 21 September 2023. Penetapan dilakukan pada 16 Oktober 2023. Sementara Perpres rincian APBN dan DIPA disahkan pada 28 November 2023,” urainya.
Sehingga jika disandingkan dengan tahapan Pemilu 2024 yang dilakukan KPU, waktu penetapan telah selesai sebelum Paslon Capres dan Cawapres ditetapkan, yaitu pada 13 November 2023.
“Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus, yang sangat penting, seperti goncangan akibat Pandemi COVID 19. Penyusunan APBN 2024 digunakan untuk mengantisipasi inflasi dan suku bunga tinggi, kondisi geopolitik, proteksionis pangan dan energi, serta dampak El Nino,” urainya lagi.
Karena itu, kebijakan APBN 2024 difokuskan untuk pengendalian inflasi dalam bentuk stabilitas harga, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi.
“Untuk melaksanakan itu, APBN 2024 tampil sebagai Shock Absorber, dalam menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui program perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani lebih lanjut.
Ia menyatakan anggaran Perlinsos senilai Rp496,8 triliun dialokasikan ke anggaran K/L, bendahara umum negara, dan transfer.
Alokasi K/L meliputi Kementerian Sosial senilai Rp75,6 triliun, Kemendikbud dan Kemenag senilai Rp29,7 triliun, Kemenkes senilai Rp48,96 triliun, Kemenaker senilai Rp1,29 triliun, BNPB senilai Rp250 juta.
Alokasi Bendahara Umum Negara’ meliputi subsidi senilai Rp310,99 triliun, belanja lainnya Rp14 triliun, dan cadangan bencana Rp5 triliun.
Sementara transfer ke pemerintah daerah meliputi BLT senilai Rp10,65 triliun dan Rehab Rekonstruksi Paska Bencana.
“Sehingga bisa ditunjukkan bahwa anggaran Perlinsos APBN 2024, sesuai dengan target prioritas nasional. Tidak ada perubahan signifikan, pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos. Sementara kenaikan anggaran di Kemendikbud dan Kemenaker adalah karena adanya kenaikan unit cost,” urainya.
Realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
“Realisasi subsidi dan belanja lain capai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun,” urainya lagi.
Ia menegaskan tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam 6 tahun terakhir (2019-2024), kecuali pada 2023 di mana terdapat perbedaan signifikan pada pola realisasi bansos dari Kementerian Sosial.
“Bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama karena adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
