KedaiPena.Com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, rencana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ingin membuka opsi vaksinasi mandiri dapat mempercepat proses.
“Jumlah target sasaran kan 181,5 juta. Kalau semua ditangani pemerintah, ya bisa saja. Tetapi, itu butuh waktu yang tidak singkat. Apalagi, wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Untuk distribusi vaksin saja, butuh waktu,” kata Saleh begitu ia disapa, Jumat, (15/1/2021).
Saleh menjelaskan, Presiden Jokowi sendiri sedianya meminta agar vaksinasi segera dituntaskan. Bahkan dari rencana awal 15 bulan, ini mau dikelarkan 12 bulan.
“Kelihatannya pemerintah sedang memburu waktu terutama dengan fenomena semakin naiknya orang yang terpapar Covid. Begitu juga dengan merebaknya varian baru virus Covid-19 di berbagai negara,” ungkap Saleh.
Namun demikian, lanjut Saleh, vaksinasi mandiri ini dilakukan dengan berbagai catatan. Pertama, lanjut Saleh, vaksinasi harus dipastikan keamanan dan mutu vaksinnya.
“Produsen vaksin juga harus jelas. Karena itu, vaksin tersebut harus betul-betul di bawah pengawasan BPOM RI,” tutur Saleh.
Kedua, lanjut Saleh, vaksinasi harud melalui pendekatan kemanusiaan. Sedapat mungkin,kata dia, harus dihindari muatan bisnis dan profit.
“Sebab, saat ini semua pihak sedang fokus menghadapi pandemi yang banyak menyisakan persoalan sosial ekonomi di masyarakat,” papar Saleh.
Sedangkan yang ketiga, tegas Saleh, vaksinasi mandiri harus dilakukan atas pengawasan kemenkes dan dinkes-dinkes yang ada.
“Ini dimaksudkan agar mereka yang divaksin dapat termonitor dengan baik. Termasuk pengawasan pasca imunisasi. Dengan begitu, KIPI (jika ada), dapat diantisipasi sejak awal,” papar Saleh.
Saleh berharap, agar vaksinasi ini dapat memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.
“Dengan begitu dapat kembali memulihkan kondisi ekonomi kita yang sedang kesulitan seperti saat ini,” tandas Ketua DPP PAN ini.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempertimbangkan adanya penyedian vaksinasi secara mandiri tanpa dibiayai negara.
Menkes Budi mengatakan rencana ini masih dalam kajian dan belum masuk tahap final.
Namun, jika vaksinasi mandiri nanti akan dibuka, maka pemerintah akan menyerahkan pengadaaan vaksinasi kepada swasta.
Laporan: Muhammad Hafidh
