KedaiPena.Com – Golkar kembali bergejolak, lantaran posisi Setya Novanto (SN) sebagai pucuk pimpinan kian tak aman posisinya. Setelah mengalami kecelakaan, kini dia menjadi tahanan KPK untuk kasus e-KTP.
Dalam posisi seperti itu, menurut pengamat politik UPH, Emrus Sihombing, tak ada salahnya pengurus Golkar merealisasikan usul seniornya yang juga Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK). Dasarnya, wacana Munaslub sangat reformis.
“Dapat membawa perubahan dinamis di tubuh Golkar untuk menyikapi, mengantisipasi, dan mengatasi berbagai persoalan terkait kerja politik Golkar ke depan sebagai konsekuensi dari dugaan keterlibatan SN dalam kasus korupsi e-KTP,” ujarnya dalam rilis kepada Kedaipena.com di Jakarta, Sabtu (18/11).
Pemikiran tersebut, sambung Direktur Eksekutif EmrusCorner ini, sekaligus menunjukkan JK mememiliki jiwa kepemimpinan baik di semua medan. Sementara, Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham, yang menolak wacana itu, dianggapnya masih berkutat pada landasan normatif.
“Sebab, pemikiran IM ini termasuk pada kategori mekanistis, linear, dan lebih cenderung status quo. Bertindak mekanistis digunakan untuk menggerakkan roda administratif keseharian organisasi partai, seperti seorang birokrat atau mandor,” bebernya.
“Karena itu, pemikiran IM tersebut sangat tidak memadai ketika Golkar menghadapi persoalan pelik, seperti terkait dengan ‘drama’ perjalanan masalah dugaan kerterlibatan Ketum Partai Golkar dalam kasus korupsi e-KTP yang menempatkan posisi SN sebagai tersangka yang sudah menjadi DPO,” imbuhnya.
Pandangan Idrus, bagi Emrus, tampaknya menjadi arus utama di Golkar sekarang. Alhasil, sulit bagi partai beringin melakukan terobosan baru dalam membuat perubahan internal.
“Padahal, persoalan dihadapi Golkar kali ini, bukan masalah ringan,” tegasnya. Apalagi, menurutnya, “Pandangan publik terhadap perilaku ‘dipertontonkan’ SN menimbulkan opini publik sangat kurang menguntungkan.”
