DI Balikpapan, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan ( LBP ) meminta semua kader Golkar tidak berlaku aneh-aneh. Hal itu disampaikan dalam Rapimnas Golkar yang berlangsung di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (21/5).
Lebih lanjut LBP menyampaikan “nggak usah bicara aneh-aneh. Yang urusin, mau KPK kek udah ada yang urusin, tenang aja ada yang urusin. Ada yang urusin pilkada, ada yang urusin Jaksa Agung, KPK, itu sesuai kepercayaan masing-masing aja, Enggak usah ributin itu,”.
Sepintas penjelasan melalui pidato LBP sebagai kader Partai Golkar sepertinya ditujukan untuk menenangkan internal Golkar supaya tidak menggusur Setia Novanto (Setnov) dari kedudukan sebagai Ketua Umum Golkar, karena keterkaitan dengan kasus e-KTP, KPK juga sudah mencekal Setnov.
Namun omongan LBP bisa diartikan bahwa sudah ada operasi penyelamatan Setnov dari kasus e-KTP, inilah yang membuat miris dan berbahaya bagi kelangsungan republik ini. Ternyata semua bisa diatur dan di intervensi baik Kejaksaan Agung dan juga KPK oleh kekuasaan, pertanyaan apa hal ini sepengetahuan Presiden Jokowi dan sepengetahuan PDI Perjuangan partai pemenang 2014.
Masyarakat sebelumnya juga pernah dikejutkan mengenai intervensi Kapolda DKI yang mengatur jadwal pengadilan kasus Ahok, dan secara kasat mata Jaksa Agung juga ikut, begitu juga tuntutan jaksa penuntut umum kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sangat ringan, berbeda dengan tuntutan-tuntutan sebelumnya dalam kasus serupa. Masyarakat merasa yakin bahwa itu juga diintervensi oleh Jaksa Agung.
Terkait dengan hal tersebut masyarakat juga tahu betapa getolnya LBP membela Ahok dalam arti lain LBP pasang badan umtuk mempertahankan BTP, sehingga dia keluar dari tupoksi Menko Kemaritiman, mendatangi rumah kediaman Ketua MUI setelah Ahok dan pembela menyerang dan merendahkan KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua MUI.
Kita masih ingat kasus Papa Minta Saham sehingga Setnov terpental dari kursi Ketua DPR RI, dimana LBP juga sering disebut-sebut, dan juga kemenangan Setnov dalam Munas Golkar sebagai Ketum Golkar tidak lepas dari tangan sakti LBP.
Penjelasan LBP juga berbahaya jika memang semua sudah diatur termasuk Jaksa Agung dan KPK demi menyelamatkan Setnov pribadi, sama saja mengungkap bahwa pemerintah Jokowi mengintervensi masalah hukum di Indonesia.
Untuk hal tersebut diperlukan klarifikasi oleh Presiden Jokowi dan Ketua KPK bahwa tidak intervensi terhadap kasus e-KTP dan hal tersebut harus dibuktikan oleh KPK dengan menetapkan Setnov menjadi tersangka, setelah selama ini dicekal.
Jika tidak pemerintah Jokowi dan KPK akan kehilangan kredibilitasnya di tengah masyarakat. Tidak saja diklarifikasi memang sebaiknya pemerintah Jokowi dalam ‘reshufle’ kali ini mempertimbangkan LBP untuk dicopot.
Oleh Syafril Sjofyan, pengamat Kebijakan Publik, aktivis 77-78
