KedaiPena.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtar Tompo mengatakan perlunya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaudit kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral( ESDM) terkait perpanjangan izin konsentrat PT Freeport Indonesia.
“Semestinya perlu diaudit BPK, karena selama ini Freeport seolah-olah tertutup. Padahal di Freeport jelas terdapat banyak aset negara dan banyak rupiah yang dihasilkan,” kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Parahnya, meski tambang Freeport menghasilkan pundi-pundi rupiah, tapi tingkat kemiskinan di Papua terbilang tinggi. Jelas ini sebuah ironi.‎
Selain itu, politisi Partai Hanura ini pun mengungkapkan, perlunya audit tersebut untuk mencari tahu penyebab Kementerian ESDM kerap mengistimewakan Freeport.
“Bagi saya apapun alasannya Freeport itu mempunyai kontroversi. Kita (Komisi VII) harus duduk berembuk dulu, mau diapakan ini. Kalau kita tidak sekarang ambil keputusan maka masa depan bangsa ini tidak jelas,” sesalnya.
“Dan Freeport ini seharusnya bisa dinikmati sebesar-sebesarnya untuk masyarakat di negara ini. Dan jelas ada permasalahan di Kementerian ESDM beserta perangkatnya. Ibarat benang kusut harus diuntai kembali,” tandasnya‎.
(Prw/Apit)‎
