PEMBANGUNAN wilayah perbatasan merupakan salah satu fokus konsentrasi kerja Presiden RI Ir Joko Widodo dan seluruh perangkat pemerintahan, termasuk TNI didalamnya. Bentuk konkret program Nawacita Presiden RI Ir. Joko Widodo sebagai wujud hadirnya negara di tengah masyarakat.
Ini suatu langkah yang luar biasa memeratakan pembangunan terutama masyarakat di perbatasan dan Pulau terdepan, yang sebelumya tidak tersentuh dengan pembangunan maupun teknologi yang begitu pesat.
Begitu juga untuk pembangunan pertahanan di wilayah perbatasan. Keterlibatan TNI dalam ranah perbatasan adalah prinsip dan sangat diperlukan, karena bagaimanapun kehadiran TNI ditengah-tengah masyarakat merupakan sebagai perekat dan pemersatu kekuatan yang andal dari ancaman pihak musuh.
Kesenjangan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terutama terletak pada masalah ekonomi dan pendidikan. Kita tidak menutup mata wilayah perbatasan Indonesia kerap digambarkan lebih kumuh dan miskin, dibandingkan negara tetangga yang jauh lebih maju seperti perbatasan Kalimantan dengan Malaysia.
Akibatnya, banyak yang menyebrang ke Malaysia untuk belanja maupun mencari pekerjaan. Ini sangat menyedihkan padahal kita sudah merdeka 72 tahun yang lalu, namun warga perbatasan seolah terlupakan karena konsetrasi pembangunan selalu di tanah Jawa.
Warga Perbatasan merupakan teras NKRI dan berperan sebagai beranda atau halaman depan Indonesia dan atas dasar itu, pemerintah ingin di perbatasan disediakan fasilitas bagi warga masyarakat yang masih tertinggal dengan daerah lain di Indonesia.
Kondisi itu jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga yang membangun pusat pendidikan atau asrama di batas wilayah mereka. Bahkan militer mereka diwajibkan berkontribusi dalam pembangunan batas negara.
TNI Perkuat Pertahanan di Perbatasan
Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 yang dialokasikan untuk TNI untuk penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, sudah disetujui oleh Komisi I DPR RI menurut rencana akan dialokasikan ke masing-masing Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI.
Adapun rinciannya adalah UO Kemhan Rp 1,1 triliun lebih, Mabes TNI Rp 900 milyar lebih, TNI AD Rp 1 triliyun lebih, TNI AL Rp 1 triliun lebih dan TNI AU Rp 1,2 triliun lebih. Anggaran yang diajukan sudah tidak ada masalah, sudah selesai.
Prioritas pembangunan pertahanan oleh TNI adalah pembangunan pulau-pulau strategis terluar seperti Natuna, Morotai, Biak, Merauke, Saumlaki dan Selaru seharusnya dibangun secara serentak. Karena kondisi ekonomi TNI saat ini belum memungkinkan, maka pembangunan dititikberatkan ke Natuna terlebih dahulu, namun dengan adanya situasi perkembangan ISIS di Marawi, maka sekarangpun TNIharus mempercepat pembangunan di Morotai.
Pembangunan pulau terluar yang memiliki nilai strategis sebagai implementasi dari program pemerintah, yakni membangun dari pinggiran melalui peningkatan infrastruktur ekonomi sekaligus menunjang tugas pokok TNI menjaga kedaulatan Negara.
TNI memiliki kepentingan melakukan pembangunan di pulau-pulau terluar, perbatasan dan daerah terpencil, yang berkaitan juga dengan pembukaan sentra-sentra ekonomi baru dan tempat strategis untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang tentunya berhubungan dengan tugas pokok TNI menjaga kedaulatan negara.
Atas dasar itu, TNI ingin agar di perbatasan disediakan fasilitas bagi TNI, supaya pembangunan di sana bisa lebih terasa. Sebab, aktivitas prajurit dinilai akan memicu pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan lainnya.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, bahwa penyebaran gelar satuan TNI pasti akan berdampak pada perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Begitu ada satuan TNI pasti secara perlahan ekonomi di daerah itu akan berkembang, contoh pada tahun 1989 di Ogan Komering Ilir dibangun pusat latihan tempur militer dan tidak begitu lama, Kabupaten tersebut sudah mekar menjadi tiga Kabupaten karena disitu dibangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, pasar dan lain-lain, sudah ada semuanya, sehingga perkembangan pendudukpun relatif cepat.
Membangun infrastruktur fisik di kawasan perbatasan untuk memberdayakan dan meningkatkan tingkat perekonomian dan taraf kesejahteraan masyarakat perbatasan dan juga akan mempermudah mobilisasi TNI dalam tugasnya yang jauh dari perkampungan. Yang sebelumya TNI melakukan pergantian personel harus lewat laut atau udara yang sangat sulit terbentur dengan cuaca yang ekstrim, kalau infrastruktur selesai maka ini bisa membantu TNI dalam menjaga siatuasi dan kondisi dari ancaman baik itu penyelundupan, narkoba, ISIS maupun kejahatan lainnya.
Dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan TNI, masyarakat di perbatasan akan semakin memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mereka merasa diperhatikan dan menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh TNI, diharapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga ikut mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan.
Selain itu juga TNI telah menentukan kebijakan untuk membangun Kepulauan Natuna sebagai salah satu basis kekuatan TNI terpadu dengan mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara secara utuh. Di kaitkan dengan gelar ulang kekuatan TNI di Perbatasan, personel TNI akan diperkuat dan didukung oleh Kementerian-Kementerian terkait, sehingga TNI tidak bekerja sendiri untuk mengembangkan potensi wilayah yang sudah ditata oleh pemerintah sebagai garda terdepan untuk dijadikan daerah berkembang dan Teras NKRI.
Berbagai macam kegiatan yang dilakukan TNI, masyarakat di perbatasan akan semakin memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mereka merasa diperhatikan dan menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh TNI.
Ancaman Keamanan Di perbatasan Sangat Memungkinkan
Penempatan TNI di perbatasan, juga akan menjadi respons atas tantangan keamanan nonkonvensional. TNI melihat potensi ancaman konvensional berupa invasi dari negara lain relatif kecil.
Akan tetapi, ancaman keamanan di perbatasan saat ini lebih cenderung pada keamanan nontradisional, misalnya terorisme, radikalisme, penyelundupan manusia dan narkoba, serta pembalakan liar sangat memungkinkan karena perbatasan merupakan celah yang memungkinkan untuk dapat dilalui oleh para penyelundup untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Ancaman yang menghadang bisa dari aspek pertahanan militer maupun non militer (illegal fishing, human traficking, cyber crimes, illicit trafficking in narcotics drugs and psychotropic substances, terrorism, dst). Ancaman ini hadir melalui perbatasan darat, laut maupun udara wilayah NKRI. Perbatasan darat dengan 3 negara, yaitu Kalimantan dengan Malaysia, NTT dengan Timor Leste, dan Papua dengan PNG.
Sedangkan di laut, kita berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Australia, Palau, PNG, Filipina dan Timor Leste. Sementara, batas udara, kurang lebih memiliki batas negara yang sama dengan perbatasan laut.
Di lihat dari kondisi geografinya, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau menuntut strategi yang tepat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Selain itu Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun maritim yang hingga kini belum tuntas, sehingga menjadi sumber potensi ancaman yang berdimensi pertahanan pada masa mendatang.
Beberapa bentuk konflik yang terjadi di perbatasan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut: pada perbatasan Indonesia dengan Malaysia terjadi permasalahan pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyeludupan karena belum adanya batas yang jelas. Di perbatasan Indonesia dengan Australia terjadi permasalahan dengan banyaknya nelayan Australia yang memancing di celah timor, serta imigran gelap.
Perbatasan Indonesia dengan Thailand masih menghadapi permasalan penangkapan ikan oleh nelayan asing. Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste terjadi masalah dengan banyaknya pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia.
Ancaman teror ISIS dari Filipina ke Indonesia tengah menjadi sorotan menyusul konflik bersenjata di Marawi sebagai peringatan terhadap Pemerintah Indonesia. TNI tidak mau ambil resiko terhadap konflik Marawi, sehingga TNI sudah mempersiapkan diri di daerah perbatasan Filipina, termasuk daerah-daerah yang kemungkinan akan di jadikan pelolosan ISIS ke Indonesia.
Pemerintah Indonesia kini terus berkoordinasi dengan otoritas keamanan Filipina, Selandia Baru, serta Brunei Darusalam untuk menggelar patroli. Jadi TNI memperkuat patroli di wilayah perbatasan agar tidak ada kelolosan dari Filipina ke Indonesia.
Peredaran narkoba di Indonesia merupakan sebagai bagian dari kejahatan internasional, ancaman terbesar peredaran narkoba ada pada daerah perbatasan. Luasnya wilayah darat Indonesia khususnya perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Utara, menjadi tantangan terbesar kedua setelah kedaulatan wilayah.
Ada dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau dimana salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Kecamatan Sebuku. Di perbatasan tersebut terbentang Sungai Sembakung di sebelah hulu masuk wilayah Sabah (Malaysia) sedang di hilir masuk wilayah Indonesia. Lalu lintas perdagangan di sungai ini sangat menyulitkan untuk proses pengecekan keluar masuk barang, karena luasnya wilayah dan terbatasnya pos penjaga.
Pemerintah sangat serius mengatasi masalah perdagangan ilegal narkoba ini yang terkait denggan masalah perbatasan ini. Salah satunya semakin diperketatnya pengawasan di Kampung Nanedakele terletak di Pulau Bukide (Tinakareng) Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang masuk dalam kawasan Border Crossing Agreement (BCA).
Peredaran gelap atau penyelundupan ganja yang melalui jalur darat antar dua negara dalam ini Indonesia tepatnya Papua dan negara Papua New Guinea bisa terjadi disebabkan lemahnya pengawasan dan keamanan dikawasan perbatasan.
Perdagangan orang khususnya bagi kaum perempuan dan anak, bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia serta bagi negara-negara lain di dunia. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, termasuk Propinsi Kepulaun Riau. Bila ditinjau dari segi geografis Kepulauan Riau mempunyai letak yang sangat strategis sekali sebagai pusat perlintasan masyarakat antar negara karena Propinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Secara terperinci dapat penulis gambarkan situasi geografis wilayah Propinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: Batas Wilayah : – Sebelah Utara berbatasan dengan : Singapura, Malaysia, Vietnam dan Laut Cina Selatan. – Sebelah Selatan berbatasan dengan : Propinsi Jambi dan laut Jawa. – Sebelah Barat berbatasan dengan : Malaysia, Singapura dan Propinsi Riau. – Sebelah Timur berbatasan dengan : Propinsi Kalimantan Barat, Laut Zulu dan Malaysia Timur.
Pasukan TNI dari Satgas TNI Angkatan Darat yang bertugas menjaga perbatasan RI – Malaysia, selain bertugas menjaga perbatasan juga mengawasi keluar masuknya masyarakat yang dari Indonesia mau masuk Malaysia maupun sebaliknya. Secara umum kondisi wilayah Nunukan relatif kondusif, walaupun kegiatan penyelundupan miras dan narkoba masih marak terjadi.
Kehadiran Pengamanan Perbatasan dari TNI AD membawa dampak positif terhadap keamanan diperbatasan, sudah banyak penyelundupan narkoba, minuman keras, dan penyuludupan perempuan dan anak yang digagalkan oleh satgas Pengamanan Perbatasan. Diharapkan kedepan dapat lebih ditingkatkan lagi untuk pengamanan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai pintu masuknya jalur narkoba, TNI AD sebagai satgas Pengamanan Perbatasan harus selalu berkoordinasi terus dengan pihak Bea Cukai, Imigrasi dan Kepolisian untuk memperkecil ruang gerak para penyelundup.
TNI saat ini juga terlibat program pembangunan di perbatasan, oleh sebab itu TNI sedang merencanakan dan melaksanakan pembangunan pangkalan-pangkalan baru di wilayah perbatasan dan pulau terluar.bahwa pembangunan pulau terluar yang dilakukan oleh TNI memiliki peran strategis sebagai implementasi program pemerintah membangun dari pinggiran melalui peningkatan infrastruktur ekonomi sekaligus menunjang tugas pokok TNI.
TNI memiliki kepentingan melakukan pembangunan di pulau-pulau terluar, perbatasan dan daerah terpencil, yang terkaitan juga dengan pembukaan sentra-sentra ekonomi baru, dengan demikian TNI mendukung pemerintah dalam pembanguan di daerah perbatasan dan pulau terdepan. TNI sendiri berencana membangun sejumlah fasilitas pendukung di wilayah perbatasan, sarana dan prasaran militer juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan rasa aman masyarakat perbatasan.
Pemerintah juga merealisasikan niat untuk memperketat wilayah perairan yang berbatasan baik darat maupun laut dengan negara tetangga. TNI Angkatan Laut mulai mengerahkan beberapa kapal perang termasuk TNI Angkatan Udara (AU) terus memperkuat pertahanan udara NKRI di pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain seperti di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Kupang.
TNI AU juga menempatkan pesawat drone (tanpa awak) di Natuna dan Tarakan dengan kemampuan terbang selama 24 jam sampai 36 jam dengan jarak jangkau 2.000 kilometer untuk melakukan patroli. Sudah saatnya Indonesia negara yang berdaulat untuk memperkuat satuan TNI diperbatasan, agar kita dapt disegani oleh Negara tetangga.
Oleh Letkol Inf Drs. Solih, Kasubbid Strakomnet Puspen TNI
