KedaiPena.Com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago memberikan respon soal kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo perihal polemik pengusulan perwira tinggi Polri dan TNI menjadi pelaksana tugas gubernur di berbagai daerah.
Irma sapaan karibnya menegaskan agar menteri dari PDIP tersebut tidak asal klaim terkait persetujuan Presiden Jokowi soal penunjukan dua pejabat Polri sebagai plt gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
“Saya kira tidak elok main klaim-mengklaim. Harus ada hitam di atas putih baru kita boleh percaya,” ujar Irma saat diwawancarai oleh KedaiPena.Com, Selasa (30/1/2018).
Tidak hanya itu, kata Irma, Mendagri juga harus dapat melihat regulasi tentang Polri aktif yang tidak boleh berpolitik praktis. Irma mengungkapkan semua harus berpegang teguh pada regulasi yang ada.
“Nasdem jelas, kita berpegang pada regulasi dan etika politik. Kan di masing-masing provinsi ada kapolda yang memang bertugas mengamankan pilkada. Tidak perlu polisi aktif sampai turun gunung mengamankan pilkada,” pungkas Irma.
Sekedar Informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuturkan bahwa Presiden Jokowi tak mempermasalahkan usulan penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai pelaksana tugas gubernur dikarenakan alasan keamanan.
Ada dua nama yang merupakan pejabat tinggi Polri, yang diusulkan untuk menjadi penjabat gubernur. Dua perwira tinggi itu adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin.
Laporan: Muhammad Hafidh
