KedaiPena.Com- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dibawah kepemimpinan Muhammad Lutfi mampu mengoptimalkan perjanjian perdagangan bebas atau free trade area secara bilateral dengan 162 negara di berbagai kawasan.
Menurut Amin, peningkatan aktivitas domestik khususnya konsumsi dan investasi swasta, sulit untuk pulih cepat mengingat belum tenbentuknya kondisi herd immunity secara menyeluruh di tingkat nasional.
Amin mengatakan, upaya menggenjot devisa, terutama dari ekspor komoditas, jangan hanya mengandalkan permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia, terutama China, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Peningkatan permintaan komoditas akan ikut mendorong ekspor Indonesia mengalami peningkatan ke depannya dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Karena itu optimalisasi FTA bilateral dengan negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika, sangat penting dan strategis. Tidak hanya memacu ekspor, namun juga investasi yang berorientasi ekspor,” terangnya, Rabu, (13/1/2021).
Amin mengungkapkan, mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Perdagangan, dalam 10 tahun terakhir investasi asing yang masuk meningkat 288 persen menjadi Rp809,6 triliun pada 2019 dari Rp208,5 triliun. Namun, nilai ekspor hanya tumbuh tipis 6,2% menjadi US $167,53 miliar dari US $157,73 miliar pada 2010.
Pada 2010, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan US $22,12 miliar, namun mengalami defisit perdagangan dari tahun 2012 hingga tahun lalu. Pada 2019, Indonesia mencatat defisit perdagangan sebesar US $ 3,2 miliar, dengan kontribusi terbesar perdagangan dengan mitra dagang terbesarnya, China.
Defisit neraca perdagangan dengan China terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Sementara surplus neraca perdagangan dengan mitra dagang lain seperti Jepang dan India menyusut, sedangkan surplus dengan Amerika Serikat stagnan.
Wakil rakyat dari Dapil Jatim IV itu menengarai, iklim usaha yang tidak mendukung, oligarki, dan korupsi menjadi penyebab tidak berimplikasinya perjanjian perdagangan bebas pada peningkatan investasi berorientasi ekspor.
Persoalan lain, pemerintah minim terobosan karena masih saja tergantung pada ekspor komoditas yang harganya anjlok sejak 2014. Realisasi investasi baru, setidaknya dalam satu dekade terakhir, belum banyak berorientasi ekspor. Akibatnya, tidak ada produk andalan non komoditas yang mampu mendongkrak ekspor.
“Kemampuan diplomasi Pak Lutfi, terutama dengan Amerika Serikat pascaperubahan kepemimpinan, diharapkan bisa mendongkrak ekspor Indonesia. Apalagi Indonesia baru saja menandatangani kerjasama mega-free trade, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” beber Amin.
Mengacu pada penjelasan Kemendag di depan anggota Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu, RCEP memuat bidang kerjasama yang luas, mulai dari barang dan jasa, investasi, usaha kecil menengah, dan e-commerce. Riset pemerintah menunjukkan bahwa RCEP dapat meningkatkan total ekspor ke negara peserta sebesar 8-11 persen dan investasi Indonesia antara 18 hingga 22 persen dalam waktu lima tahun.
Selain RCEP yang ditandatangani November 2020, Indonesia juga menandatangani perjanjian perdagangan dengan European Free Trade Association (EFTA). Diperlukan strategi baru agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA dapat membuka jalan bagi ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke Eropa.
Amin juga berharap, Kemendag mampu mengoptimalkan kerjasama FTA dengan sejumlah negara di Afrika yang merupakan pasar potensial bagi produk Indonesia. Beberapa perjanjian perdagangan telah ditandatangani, antara lain Indonesia-Mozambique Preferential Tariff Agreement (PTA), dan yang sedang dipersiapkan saat ini, antara lain dengan Ethiopia, Tunisia, dan Maroko diharapkan dapat mendongkrak eskpor maupun meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang berorientasi ekspor.
“Dalam jangka menengah panjang, ekspor dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional lewat derasnya devisa masuk sekaligus berkurangnya defisit neraca perdagangan,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
