KedaiPena.Com – Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup XII juga melahirkan berbagai rekomendasi penting dalam empat tahun ke depan. Walhi akan terus mendorong peradilan lingkungan hidup di Indonesia dapat terwujud.
Demikian siaran pers yang diterima KedaiPena.Com dari Walhi, ditulis Minggu (1/5). Menurut Walhi, peradilan lingkungan harus menjadi agenda politik lingkungan hidup melalui berbagai momentum politik pemilu 2019 dan pilkada.
“Ini harus dilakukan agar kita dapat memutus rantai atau tali temali bisnis dan politik yang terus saling berkelindan,” kata Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi yang baru terpilih.
Beberapa isu penting lingkungan hidup menjadi perhatian pembahasan PNLH yang dalam periode 2016-2020 akan terus disuarakan dengan pelibatan lebih banyak komunitas dan publik luas, antara lain advokasi hutan dan perkebunan skala besar yang semakin massif.
“Ada juga isu advokasi penyelamatan pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin terancam dengan berbagai proyek pembangunan seperti reklamasi dan industri tambang,” sambung dia.
“Kita juga mengawal penagihan janji Presiden Jokowi untuk 12,7 juta hektar hutan untuk rakyat, sebagai bagian dari dorongan terhadap pengakuan wilayah kelola rakyat akan terus dikembangkan dan diperluas menuju daulat rakyat baik secara ekonomi,” Yaya, sapaannya, menambahkan.
Menyadari bahwa apa yang diperjuangkan untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang, Walhi dalam advokasinya juga memberikan perhatian terhadap isu anak yang menjadi korban kerusakan lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam.
(Prw/Apit)
