KedaiPena.com – Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dinilai tak dapat dilakukan hanya dengan menjalankan praktik ekonomi yang biasa. Diperlukan terobosan inovatif yang memastikan bahwa pengembangan ekonomi bisa mewujudkan suatu kesejahteraan yang bersifat umum. Dalam hal ini, dibutuhkan suatu lembaga yang mampu mengakomodir bukan hanya pengelolaan dana saja tapi juga keseluruhan operasional usaha melalui keberadaan Wali Amanah.
Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarruddin menyatakan wali amanah merupakan suatu terobosan dalam menjadikan lembaga perbankan sebagai jembatan penghubung dari pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
“Sebagai seorang bankers, tentunya peran perbankan sebagai intermediary atau prnghubung menjadi substansial dan mengangkat masyarakat yang tidak memiliki akses untuk menjadi lebih sejahtera ataupun lebih berkembang dalam akses pada pembiayaan,” kata Agus dalam acara Bank Banten Goes to Campus di Kampus ITB Ahmad Dahlan Ciputat, ditulis Minggu (21/11/2021).
Ia menyatakan jika merujuk pada regulasi yang ada saat ini, Wali Amanah yang ingin diwujudkannya akan berat buat terwujud. Karena Wali Amanah yang ditentukan oleh regulasi saat ini hanya pengelola keuangan belaka.
“Wali Amanah yang ingin saya wujudkan, bukan hanya sebagai lembaga yang mengelola dana investasi. Tapi juga mampu memastikan operasional usahanya dapat memberikan keuntungan dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Contohnya, dalam suatu usaha tambak udang, wali amanah bisa memastikan pelaku usaha bisa memiliki modal yang bagus.
“Bukan hanya bicara dana saja. Tapi juga memastikan pelaku usaha atau dalam hal ini pemilik tambak memiliki bibit udang atau benur yang bagus, pakan berkualitas tersedia hingga marketnya pun tersedia. Bisa disebut, technical bussiness-nya harus bagus. Wali Amanah ini lah yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Karena pelaku usaha merupakan mitra usaha dari Wali Amanah,” ungkapnya lagi.
Terkait dengan pengembangan ekonomi syariah melalui perwujudan wali amanah ini diharapkan bisa membantu peningkatan keberadaan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Mengingat sistem ekonomi syariah masih dianggap belum ideal perkembangannya di Indonesia, yang merupakan negara dengan masyarakat muslim besar di dunia.
Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan, Dr. Eng. Saiful Anwar, SE. Ak. CA. MSi, menyatakan keberadaan ekonomi syariah di Indonesia bisa dilihat dari upaya percepatan yang dilakukan.
“Kalau apple to apple dengan negara lain kan memang tidak bisa. Seperti, jika dibandingkan dengan Malaysia atau Brunei, kan tidak bisa itu. Karena berbeda ukurannya. Yang bisa dijadikan patokan adalah percepatannya. Apakah sudah sesuai dengan ukuran Indonesia yang besar ini,” kata Saiful dalam kesempatan yang sama.
Ia menyatakan, saat ini angka ekonomi syariah dan sistem halal di Indonesia masih sekitar 10 persen dengan sektor perbankan syariah masih di bawah angka 7 persen.
“Ini tentunya kurang ideal jika dibandingkan dengan ukuran Indonesia, yang memiliki penduduk muslim banyak. Targetnya tentu di 30 hingga 40 persen, sesuai dengan jumlah muslim Indonesia,” ucapnya.
Penentuan percepatan ini tentunya sepenuhnya bergantung pada political will pemerintah untuk mengarahkan sistem ekonomi syariah ini.
“Tentunya, sistemnya tidak bisa sama dengan sistem perbankan konvensional. Karena paradigmanya berbeda. Kalau syariah kan konsepnya saling berbagi, kemitraan antar pihak. Sementara konvensional dengan sistem bunganya tak memerlukan konsep kemitraan yang kuat,” pungkasnya.
Laporan : Natasha
