KedaiPena.Com- Partai Demokrat angkat bicara soal sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memberikan isyarat menolak wacana memasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani memastikan bahwa pihaknya menghormati pernyataan dan sikap politik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait wacana duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024.
“Kami menghormati pernyataan dan sikap politik Bu Megawati,” tegas Kamhar, Senin,(2/10/2023).
Kamhar menegaskan, sejak awal Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung bacapres Prabowo Subianto mempersiapkan diri untuk kontestasi yang diikuti 3 poros di Pilpres 2024.
“Sejak awal kami mempersiapkan diri untuk kontestasi Pilpres yang diikuti 3 poros, demikian pula partai-partai yang tergabung di KIM,” papar Kamhar.
Kamhar memastikan, persoalan bacawapres sepenuhnya dipercayakan kepada Prabowo Subianto selaku bacapres. Partai Demokrat, kata Kamhar, tengah fokus melakukan kerja politik untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
“Pak Prabowo selaku Bacapres, saat ini kita semua fokus melakukan kerja-kerja politik untuk meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo, termasuk mengembalikan basis-basis pemilih Pak Prabowo pada Pilpres 2019 yang lalu,” pungkas Kamhar.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sinyal kuat bahwa isu duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024 tidak akan terealisasi. Dia bahkan merasa heran dengan munculnya isu tersebut.
“Saya sendiri sampai bingung lho, di media tiba-tiba dibilang gini, iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi Presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politik di penutupan Rakernas IV PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Oktober 2023.
“Aku terus di rumah melongo wae, iki yang ngomong iki sopo yo, aku kok ketua umum kok malah nggak ngerti. Coba wes ora usah didengeri,” ucapnya menambahkan.
Megawati menegaskan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan hak prerogatifnya sebagai ketua umum. Hal itu sesuai sebagaimana amanat kongres PDIP.
Laporan: Muhammad Rafik
