KedaiPena.Com – Banyak kekalahan yang diterima PDI Perjuangan di pilkada serentak 2024 membuat partai banteng moncong putih itu tersentak.
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri bahkan mengkritisi penyelenggaraan pilkada serentak 2024, dengan menyebut, kedaulatan rakyat telah dimanipulasi hanya karena kekuasaan.
Dia khawatir jika keadaan seperti ini terus terjadi di Indonesia pada masa yang akan datang.
“Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” katanya melalui pernyataan video pada Rabu malam, (27/11/2024).
Megawati mengungkapkan sejumlah laporan di beberapa wilayah terkait pilkada yang dia terima.
Misalnya Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya.
Dari Jawa Tengah, Megawati mendapatkan laporan betapa masifnya pengerahan penjabat kepala daerah.
Tak hanya itu, ada pula laporan mengenai mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.
“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan,” tuturnya.
Megawati menyebut, dia mengenal Jawa Tengah dengan baik, karena terpilih sebagai anggota DPR tiga kali dari sana. Jawa Tengah, kata dia, bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.
Menurut dia, energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, kata dia, terjadilah pembungkaman.
“Apa yang terjadi saat ini sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani,” tutur dia.
Oleh karena itu, Megawati meminta seluruh simpatisan, kader PDI Perjuangan, serta seluruh rakyat Indonesia agar tak pernah takut menyuarakan kebenaran.
Dia menegaskan, PDI Perjuangan tak akan berhenti memperjuangkan keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.
“Pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hati nurani. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan,” ujarnya.
Laporan: Muhammad Rafik
