KedaiPena.Com – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara soal gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112 juta per bulan.
Mardani begitu ia disapa menilai, di tengah perekonomian Indonesia yang berat lantaran rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, kebijakan memberikan gaji pejabat sebesar itu adalah langkah yang kurang bijaksana.
“Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat,” ujar Mardani dalam keterangan kepada redaksi, Minggu (27/5/2018).
Besaran gaji yang diterima oleh Ketua Umum PDIP itu sendiri diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Mardani pun memastikan bahwa rakyat akan bersedih jika mengetahui Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada (23/5/2017) terjadi di tengah kondisi bangsa yang seperti ini.
“Malu dong, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang di luar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para menterinya, kita malah menetapkan seenaknya,” ujar Mardani.
“Mungkin bagus fungsi tim ini yang koordinatif, karena sudah ada diklat di hampir tiap kementerian. Namun jangan memberatkan keuangan negara,” sambung Mardani.
Mardani menjelaskan, bahwa saat ini justru perlu contoh dan perilaku elitnya bagimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
“Perlu pemerintahan yang baik dan profesional, empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi untuk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah,” tandas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
