KedaiPena.Com- Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyebutkan sekitar 30 juta pelaku usaha ultra mikro belum mendapatkan akses pendanaan formal. Bahkan, 5 juta diantaranya mendapatkan pendanaan dari rentenir.
Menyoal hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong perbankan untuk memperluas pembiayaan yang menyasar segmen ultra mikro.
“Memang setiap bank memiliki keahlian untuk menggarap segmennya tersendiri. Termasuk Bank BRI yang menjadi tulang punggung pada segmen ultra mikro. Karenanya, kita harap holding ultra mikro yang terbangun antara BRI, Pegadaian dan PNM bisa menunjukkan kinerja yang nyata dalam memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha ultra mikro, terutama di dapil saya dan Jawa Barat. Apalagi semangat awal holding ini adalah untuk memajukan ekosistem ultra mikro,” papar Puteri dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat pada Jumat (17/6/2022).
Puteri juga mendorong perbankan untuk semakin mempromosikan kredit hijau di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Puteri menjelaskan , hal ini telah diatur dalam POJK No. 51 Tahun 2017, yang juga dilandasi komitmen iklim nasional seperti target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) maupun pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris.
“Perkembangan kredit hijau masih rendah karena masih cukup sulit diakses oleh sektor publik. Karenanya, OJK perlu menyampaikan kendala apa saja yang menghambat implementasi kredit hijau. Sehingga, kita tahu apakah memang sudah sepenuhnya mencerminkan hijau itu sendiri, atau masih sebatas label saja,” urai Puteri.
Puteri juga mengimbau Bank BTN untuk terus mengatasi backlog kebutuhan rumah, khususnya pada daerah pemilihannya di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
“Dapil saya adalah kawasan industri terbesar di Indonesia. Sehingga, banyak sekali kebutuhan rumah bagi para pekerja pabrik. Karenanya, saya harap Bank BTN bisa mempermudah kepemilikan rumah bagi mereka. Apalagi, pemerintah juga telah meluncurkan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan bagi pekerja yang menjadi peserta JHT BP Jamsostek. Sejauh apa realisasinya sekarang?” tanya Puteri.
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mengingatkan kepada bank milik pemerintah yang terdiri atas Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan.
“Jangan sampai bank pemerintah justru kalah bersaing dengan bank swasta. Mulai dari segi teller hingga keamanan transaksi harus diperhatikan dengan serius,” tutup Puteri.
Sebelumnya, kajian lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), yang menyatakan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI masih memberi pinjaman ke perusahaan batu bara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020.
Hal ini pun banyak dikaitkan dengan persoalan dampak lingkungan. BNI diduga mendanai proyek tidak ramah lingkungan hingga US$1,83 miliar atau setara Rp27 triliun selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020.
BNI juga diduga memberikan pinjaman tanpa agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman kepada perusahaan batu bara yang berada di Sumsel tersebut.
Laporan: Muhammad Hafidh
