KedaiPena.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Wilgo Zainar mengatakan perlunya Pemerintah segera meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna menyukseskan program tax amnesty. Keberhasilan tax amnesty diharapkan dapat menolong APBN yang saat ini mengalami defisit.‎
“Saya kira kesiapan aparatur pajak khususnya dalam memahami tax amnesty ini harus linier dengan UU dan kebijakan pemerintah pusat melalaui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kalau tidak demikian, akan ada keraguan wajib pajak untuk ikut program ini,” kata dia di Jakarta, Sabtu (13/9).‎
Politisi partai Gerinda ini pun menuturkan masalah yang terjadi saat ini, adalah implementasi program tax amnesty yang masih membuat masyarakat belum memahami secara utuh.
“Contoh soal BUPER (Bukti Permulaan) yang dikeluarkan, beberapa Kantor DJP di daerah kepada wajib pajak pasca diundangkannya tax amnesty ini cukup bingung untuk melakukannya. Sedangkan edaran DJP mengatkan tidak ada law enforcement pada fase ini. Mungkin ini salah satu yang harus ditegaskan kembali mana yang sebenarnya pada WP dan publik,” ungkap dia.
Menurutnya, ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan pemerintah jika program tax amnesty yang awalnya ditujukan untuk menutup short fall APBN tidak tercapai.
“Bisa dua kemungkinan yakni menambah hutang LN dan atau menerbitkan obligasi pemerintah di dalam negeri. Atau kembali memotong anggaran lagi. Ini semua dilematis,” kata dia.
Yang jelas, kata dia, usulan revisi tersebut mengingatkan bahwa perekonomian negara dalam taraf mengkhawatirkan.
“Perekonomian kita masih relatif berat tampak dari angka pengangguran, kemiskinan yang meningkat dan masih tinggi. Bukti nyata penerimaan pajak sejak 2015 sampai dengan saat ini selalu shortfall. Kita berharap target TA bisa tercapai minimal 70% sudah cukup bagus membantu APBN kita yang dalam kondisi berat ini,” pungkasnya.‎
(Prw/Apit)‎
