Masa Tugas Pansus Terorisme Diperpanjang, Supaya Aturan Main TNI-Polri Lebih Jelas‎

KedaiPena.Com – Perpanjangan masa kerja Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme agar diperoleh konsep yang lebih komprehensif termasuk aturan main antara Polri-TNI.

Hal itu ditegaskan anggota Pansus TB Hasanuddin ‎di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (13/12)‎.‎
 
“Kami nilai harus ada konsep yang lebih komprehensif, aturan mainnya, termasuk aturan main antara TNI dan Polri agar lebih jelas,” kata TB. Hasanuddin.‎
‎
Dia mengatakan dari pemantauan terkini, ada banyak hal dan masukan yang menjadi bahan pertimbangan perpanjangan masa kerja Pansus Terorisme. ‎
 
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan perkembangan kondisi saat ini, setelah ISIS kalah maka mereka menyebar ke berbagai wilayah.
 
“Kemudian ada konsep wilayah perlawanan misalnya di Filipina Selatan, Indonesia bagian timur terutama di wilayah Sulawesi,” ujarnya.
 
Dia menilai dalam pembahasan RUU Terorisme tidak ada isu yang terlalu krusial namun ada hal-gal yang perlu dibahas lebih jauh seperti penggunaan pasukan TNI.
 
Menurut dia, penggunaan prajurit TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sudah diatur dalam UU TNI namun perlu diperjelas mekanisme pengaturannya.
 
“Dalam revisi UU Terorisme ada perbantuan antara TNI ke Polri atau Polri ke TNI. Seperti apa belum ada aturannya, harus dikompilasikam menjadi RUU yang komprehensif,” katanya.
 
TB Hasanuddin menjelaskan dalam UU TNI dijelaskan adanya OMSP namun harus ada kebijakan dan keputusan politik karena ada hubungannya OMSP antara Polisi ke militer atau militer ke Polisi.
 
Wakil Ketua Komisi I DPR itu menilai secara garis besar tidak ada kendala dalam pembahasan RUU Terorisme itu namun berharap pemerintah memiliki pendapat yang sama sehingga diskusinya tidak berkembang kemana-mana.
 
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (13/12) direncanakan membahas beberapa agenda salah satunya pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU-RUU oleh Pansus seperti RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Wawasan Nusantara.
 
Namun Rapat Paripurna itu batal digelar karena Pimpinan DPR tidak kuorum untuk menyelenggarakan rapat tersebut.

Laporan: Muhammad Hafidh

‎