KedaiPena.Com – Maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Menteri BUMN periode 2019-2024 yakni Erick Thohir.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai bahwa biang penyebab dari maraknya korupsi di BUMN ialah terkait dengan regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GGC).
“Lalu juga sanksi tindakan korupsi (UU Tipikor) keliatannya tidak terlalu menakutkan bagi sebagian oknum BUMN,” ujar Toto dalam perbincangan dengan KedaiPena.Com, Selasa, (29/10/2019).
Toto menjelaskan, tindakan-tindakan korupsi sendiri selama ini juga terjadi lantaran didasari oleh inisiatif dan tuntutan lingkungan yang masih menghendaki adanya kultur bribery atau skandal korupsi.
“Tidak dapat dipungkiri BUMN hidup tidak dalam dunia vakum. Tetapi juga harus berinteraksi dengan stakeholder yang luas. Sepanjang kultur yang melingkupi ekosistem BUMN belum bersih sepenuhnya. Maka kemungkinan terjadinya korupsi masih sangat mungkin terjadi,” jelas Toto.
Tidak hanya itu, Toto menambahkan, kemungkinan besar prinsip GCG selama ini juga hanya dipahami dalam dataran konsep saja. Proses internalisasi budaya anti korupsi tidak berjalan dengan baik.
“Akar masalah mungkin karena belum konsistennya law enforcement terhadap pelaku korupsi. Jadi tidak ada insentif bagi pelaku korupsi untuk berhenti korupsi,” tegas Toto.
Dengan demikian, Toto menegaskan bahwa hukum yang konsisten dan perbaikan ekosistem BUMN mutlak harus dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya di era kepimpinan Erick Thohir.
“Kalau misalnya BUMN masih harus mengeluarkan banyak biaya “non teknis” untuk kelancaran bisnisnya, maka memang tidak bisa dihindari kemungkinan terjadinya korupsi,” tandas Toto.
Laporan: Muhammad Hafidh
