KedaiPena.Com – Juru Bicara (Jubir) Muhamad-Saraswati Dodi Prasetya Azhari menegaskan, bahwa Lurah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya bertindak netral.
Hal tersebut disampaikan oleh Dodi begitu ia disapa saat menanggapi
berdarnya sebuah pesan dari Lurah Benda Baru Saidun di aplikasi chating yang menyinggung dan diduga melakukan provokasi isu SARA di Pilkada Tangsel.
“ASN tidak boleh berpihak terhadap salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tertentu, karena itu merupakan pelanggaran yang harus diberikan sanksi yang tegas,” jelas Dodi, kepada awak media, Selasa, (6/10/2020).
“Saya juga mengingatkan terhadap Bawaslu harus mampu berperan lebih aktif demi menjaga proses pelaksanaan demokrasi,” tambah dia.
Politisi Perindo ini pun menduga bahwa tindakan Lurah Saidun ada yang menggerakkannya dan mengorganisir. Oleh sebab itu, kata Dodi, Bawaslu Tangsel harus mampu melakukan investigasi lebih.
“Jangan cuma sampai di Lurah tapi harus menyentuh yang nyuruh dan yang menggerakannya melakukan hal tersebut. Penggeraknya hanya berpikir yang penting jagoannya menang, mungkin enggak peduli nilai etika, moral apalagi demokrasi,” kata Dodi.
Dodi menambahkan, persoalan dengan identitas kebudayaan sebagai orang timur persoalan terkait dengan tradisi berpolitik haruslah dapat membangun peradaban.
Pasalnya, kata dia, dari situ kualitas demokrasi Indonesia juga akan menunjukan tingkat kualitas kita sebagai bangsa.
“Jangan haus kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Ini sangat berbahaya, karena ini menentukan kualitas kita sebagai bangsa,” tegasnya.
Dodi menegaskan, demokrasi harus ditunjukkan dengan membangun watak pemerintahan di tingkat mana pun dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan membangun rasa persaudaraan.
“Kalau kita mundur, menjadikan demokrasi hanya berorientasi kepada kekuasaan, lalu hilanglah peradaban politik kita sebagai bangsa yang besar, maka tidak ada gunanya demokrasi, dan mereka yang melakukan hal itu berarti anti demokrasi,” tandasnya.
Laporan: Sulistyawan
