KedaiPena.Com- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebaiknya dapat menghentikan polemik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menko Luhut juga didesak tak jeremuskan Presiden Jokowi dengan wacana inkonstitusional yang berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi.
Demikian disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyoroti klaim Menko Luhut jika usulan penundaan pemilu 2024 berasal dari masyarakat. Melalui Big Data, Luhut juga mengklaim, sebagian masyarakat yang mendukung ide tersebut berasal dari pendukung Partai Demokrat.
“Argumentasi Big Data yang disampaikan LBP ini juga pernah dipresentasikan Cak Imin yang kemudian direspon kritik oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit yang mempertanyakan kebenaran analisis big data tersebut,” tegas Kamhar begitu ia disapa, Sabtu,(12/3/2022).
“Apalagi diperhadapkan dengan data dilapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional. Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu. Jadi sebaiknya Pak LBP tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang,” tambah Kamhar.
Kamhar menyarankan, agar Menko Luhut sebaiknya dapat belajar dari Presiden Susilo Bambang Yudhonon(SBY) yang bisa secara tegas menolak wacana perpanjangan periodesasi jabatan presiden. Padahal, kata Kamhar, kala itu survei kepuasan publik kepada pemerintahan SBY mencapai 74% di masa periode kedua.
“Kekuasaan memang cenderung menggoda, karenanya diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya, tak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan,” jelas Kamhar.
Kamhar menambahkan, jika Presiden Jokowi ingin husnul khotimah diakhir masa jabatan periode keduanya ini makansebaiknya mampu membebaskan diri dari pengaruh oran disekitarnya yang berfikiran nakal dan ingin mengangkangi konstitusi.
“Termasuk pikiran-pikiran nakal untuk mendorong amandemen konstitusi agar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden atau periodesasi presiden memiliki landasan konstitusional. Ini yang berbahaya, karena sejatinya yang dilayani adalah syahwat kekuasaan bukan aspirasi rakyat,” papar Kamhar.
Kamhar menegaskan, jika melihat gambar besar bergulirnya wacana penundaan pemilu hingga kini, semua pihak merepresentasikannya adalah figur yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan termasuk anggota kabinet.
“Menjadi wajar jika kemudian publik berfikiran bahwa argumentasi yang dipresentasikan Cak Imin terkait big data sebagai justifikasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya adalah titipin Opung,” tandas Kamhar.
Laporan: Muhammad Lutfi
