KedaiPena.Com – Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. Hal ini menjadi sorotan dari kalangan wakil rakyat di Senayan.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mendukung langkah Presiden Jokowi yang menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar untuk menekan penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi.
“Kita akan mendukung langkah presiden yang menunjuk pak Menko Luhut untuk mengkoordinasikan kepada para pangdam dan kapolda serta seluruh jajarannya dalam rangka membantu mendisiplinkan warga,” kata Rahmad kepada wartawan, Kamis, (17/9/2020).
Meski demikian, Rahmad begitu ia disapa, mewanti-wanti agar aparat TNI dan Polri tidak melakukan tindakan pendisplinan yang represif.
“Kepada TNI-Polri mari kita suport taptapi kita hindarkan cara penegakkan disiplin yang refresif tetapi yang edukatif cara-cara yang diterima warga. Tetapi kalau memang pada akhirnya warga tetap bandel saya kira perlu kasih pembelajaran yang mendidik,” tegas Rahmad.
Berbeda dengan Rahmad, Netty Prasetiyani Aher, Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI mempertanyakan penunjukan Luhut.
“Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?” demikian Netty.
Menurut Netty, pemerintah memang harus cepat tanggap merespon perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut, namun setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain, mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.
“Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai, persoalan sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik.
“Lonjakan kasus per 16 September tembus rekor baru 3963 orang, masih minimnya dukungan dan perlindungan terhadap nakes, kekurangan APD, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan test, laboratorium dan upaya pengembangan vaksin. Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis,” katanya.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik, keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk.
“Saya menunggu greget pemerintah” tutupnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
