KedaiPena.Com- Mahkamah Kerhormatan Dewan (MKD) DPR RI diharapkan dapat mencari tahu sosok intelektual perusak konstitusi sesungguhnya yang menjadi dalang usulan penundaan pemilu 2024. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran demi menjaga marwah DPR.
Pasalnya, dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam perpanjangan masa jabatan Presiden mencuat sebagaimana diungkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfifli Hasan yang juga Anggota DPR-RI telah menjadi polemik.
“Zulhas (red. Zulkifli Hasan) ini kan Anggota DPR. Jadi, MKD memanggil Zulhas ini sangat penting, karena kesaksian Zulhas soal penundaan dibantah pihak LBP. Sehingga penting bagi Mahkamah Kehormatan DPR untuk menelisik lebih dalam siapa sesungguhnya yang benar dan yang bohong,” tutur Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi di Jakarta, Sabtu,(5/3/2022).
Adhie menerangkan, bila dalam penyelidikan MKD nanti diketahui bahwa Zulkifli Hasan berbohong, maka harus ada sanksi tegas terhadap yang bersangkutan
“Kalau Zulhas yang berbohong dia harus mendapat sanksi politik dari MKD, misalnya mencopot jabatannya sebagai pimpinan MPR,” kata Juru Bicara Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur itu.
Adhie Massardi menyarankan, MKD dapat membuat rekomendasi politik kepada DPR-RI untuk melakukan langkah-langkah politik pihak eksekutif yang mengganggu kesepakatan DPR tentang pemilu yang jadwalnya sudah disepakati bersama.
“Apabila Zulhas benar, maka Mahkamah Kehormatan harus merekomendasikan ke DPR untuk melakukan tindakan politik terhadap eksekutif yang mencoba mengkhianati konstitusi, misalnya, dengan melakukan interpelasi atau memakai hak angket,” imbuh Adhie Massardi.
Sebagaimana diketahui, nama Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam wacana penundaan Pemilu 2024. hal itu terungkap ketika empat pejabat teras PAN datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan pada 13 Februari 2022.
Keempat pejabat tersebut diundang guna membicarakan topik yang sangat serius.
Rupanya, pembahasan tersebut mengenai penundaan pemilu 2024 yang diduga atas arahan salah seorang menteri.
Zulkifli Hasan menuturkan bahwa ia diundang oleh Luhut untuk membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024. Luhut meminta PAN untuk mendukung dan menyampaikan wacana terkait penundaan Pemilu 2024. Bahkan, Luhut mengklaim Presiden Jokowi telah menyetujuinya. Selanjutnya, Zulkifli meminta pendapat kepada elite partainya.
Laporan: Muhammad Lutfi
