KedaiPena.Com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terkait sikap publik terhadap penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden. Adapun survei tersebut dilaksanakan pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022 dengan menggunakan metode double sampling, yang menanyakan kepada publik menggunakan telephone.
Direktur Eksekutif (LSI), Djayadi Hanan mengatakan responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka yang dilakukan pihaknya dengan rentang waktu Maret 2018-Juni 2021, sehingga terdapat 1.197 responden yang berhasil di wawancarai dalam durasi survei.
“Ukuran sampel basis sebanyak 1.197 simpel yang terdistribusi secara proporsional, memiliki kesalahan margin of error kisaran 2,89 persen, sampel ini cukup representatif dari berbagai sudut, dan ini dari seluruh wilayah di Indonesia dengan kata lain secara metodologis sampel dan temuan yang kita temukan dapat di pertanggungjawabkan secara metodologis,” ucap Djayadi, Kamis (3/3/2022).
Ia juga menyebutkan, survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden, menunjukkan penurunan terhadap tingkat kepuasan kinerja Presiden jika dibandingkan dengan hasil survei pada sebelumnya.
“Ada penurunan tingkat kepuasan kinerja presiden kalau dibandingkan Desember 2021. Berdasarkan survei kali ini dari 71,4 persen menjadi 66,3 persen,” katanya.
Sementara, kata Djayadi, terkait adanya usulan masa jabatan Presiden perlu diperpanjang sampai 2027, pihaknya mendapatkan hal itu hampir menyebar di seluruh lapisan masyarakat.
“Sekitar 48 persen warga tahu atau pernah dengar tentang usulan perpanjangan
masa jabatan presiden Joko Widodo hingga tahun 2027,” katanya.
Tidak hanya itu, ia juga menuturkan mayoritas warga menolak perpanjangan masa jabatan Presiden, sehingga Presiden Joko Widodo harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 sesuai konstitusi berkisar 68-71 persen, baik dengan alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara.
“Ditolak mayoritas masyarakat indonesia dari hasil survei ini, dan isu ini makin banyak diketahui publik maka tingkat penolakannya makin tinggi,” jelasnya
Tidak hanya itu, mayoritas masyarakat lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan, walaupun masih dalam kondisi pandemi sebanyak 64 persen daripada harus menunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi 26,9 persen.
“Mereka yang tahu isu ini cenderung menolak perpanjangan masa jabatan. Penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaaan penyelenggaraan Pemilu juga mayoritas di hampir setiap kelompok,” tuturnya.
Menurutnya, dari hasil survei tersebut mayoritas menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden, meskipun dengan alasan ekonomi, pandemi Covid-19, ataupun pemindahan ibukota.
“Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi. Mereka yang tahu isu ini lebih besar penolakannya dibandingkan yang tidak tahu isu tersebut,” ujarnya.
Meski kepuasan pada Presiden Joko Widodo saat ini cukup tinggi, akan tetapi mayoritas tetap setuju bahwa Pemilu 2024 untuk mengganti pemimpin nasional tetap diadakan dan menolak perpanjangan masa jabatan.
“Mayoritas warga mendukung sistem demokrasi di Indonesia dibandingkan sistem lain, dan puas terhadap pelaksanaannya, meski saat ini cenderung turun dibandingkan survei sebelumnya,” imbuhnya.
Berdasarkan temuan survei ini, ujar Djayadi, penundaan Pemilu ini ditolak oleh mayoritas warga, khususnya yang tahu dengan wacana tersebut. Meskipun saat ini banyak warga yang belum tahu, namun mereka juga besar penolakannya jika diberi pilihan tersebut.
“Artinya, semakin gencar wacana penundaan disuarakan oleh elit politik, maka semakin banyak warga yang tahu, dan akan semakin kuat pula penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu ini. Temuan survei ini menunjukkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 sebaiknya diakhiri,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Luthfi
