KedaiPena.Com – Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto mengakui bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini telah terjadi di bawah Pimpinan Presiden Jokowi.
Menurut Wijayanto, kemunduran demokrasi di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari berbagai indikator dan kasuistik yang belakangan terjadi mulai dari wacana tiga periode hingga pembajakan Mahakmah Konstitusi (MK).
Untuk pembajakan Mahkamah Konstitusi atau MK, kata dia, ialah dengan merubah UU guna meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka hingga akhirnya kini menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
“Setelah wacana tiga periode meredup, kita mendengar ada tunda pemilu. Jadi, upaya untuk melanggengkan kekuasan. Bisa dilihat jejak digital-nya, sudah sejak lama meskipun Presiden mengatakan menolak-menolak tapi tetap terjadi. Jadi, ada inkonsistensi antara tindakan dan perbuatan,” kata Wijayanto dalam diskusi virtual LP3ES bertajuk Masa Depan Demokrasi Jika Dinasti Jokowi Menang, pada Selasa (9/1/2024).
Wijayanto melanjutkan, upaya Jokowi menyandera lawan politiknya begitu vulgar dipertontonkan.
Ia membeberkan, hal itu mulai dari upaya pembegalan Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko, pergantian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, hingga mengintervensi Partai Golkar, PAN bahkan PKS.
“Ada upaya pelemahan lawan-lawan politiknya. Presiden melalukan intervensi pemilihan Ketum partai di berbagai partai, supaya kemudian terpilih ketua baru yang memihak. Meskipun sebagian berhasil sebagian tidak,” jelas Wijayanto.
Dengan demikian, Wijayanto menilai bahwa praktik dan upaya melanggengkan kekuasan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membawa demokrasi pada kehancuran.
“Butuh fakta apalagi bahwa demokrasi kita di ujung tanduk? Mengapa begitu lambat bagi kita untuk menyadari tanda-tanda kematian demokrasi sudah sedemikian dekat? Apakah kita harus menunggu hingga demokrasi di Indonesia sepenuhnya mati?,” tandas Wijayanto.
Laporan: Sabilillah
