KedaiPena.com – Situasi objektif Negara yang dirundung Covid-19 sangat memberikan dampak yang luar biasa di multi sektor. Masalah pemutusan mata rantai Covid-19 membutuhkan sinergis semua elemen baik pemerintah maupun semua rakyat yang ada.
Korlap Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi EK-Manado Dopen Botha menyatakan dugaan korupsi yang dilakukan menteri BUMN Erick Tohir serta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pengadaan PCR menjadi sebuah keharusan untuk direspon oleh semua elemen.
“Karena hal tersebut merupakan satu bentuk pengkhiatan terhadap rakyat. Menteri-menteri tersebut harusnya fokus dan serius serta memikirkan cara agar PCR bisa diakses secara gratis,” kata Dopen melalui keterangan tertulis yang diterima KedaiPena, Kamis (25/11/2021).
Dugaan korupsi yang dimaksud adalah soal ketimpangan harga, dimana harga dasar PCR hanya Rp13 ribu tetapi diakses rakyat dengan harga Rp275 ribu bahkan lebih.
“Selain persoalan korupsi, ini juga bukan sesuatu yang etis. Fungsi pejabat publik yang harusnya menjadi representasi rakyat guna memikirkan serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Bukan berbisnis dengan rakyat. Apalagi situasi kondisi rakyat yang sedang mengalami kesusahan begitu luar biasa, bahkan sulitnya bertahan hidup,” katanya lebih lanjut.
Temuan lain pada 20 Agustus 2021, Indonesia Coruption Watch (ICW) mengumumkan temuan terkait potensi keuntungan dari bisnis PCR. Hitungan ICW dari Agustus 2020 hingga Agustus 2021 menyebut adanya keuntungan Rp10, 4 triliun yang dinikmati oleh penyedia jasa PCR.
Laporan majalah Tempo edisi I November 2021 semakin menunjukkan titik terang terkait keterlibatan pengambil kebijakan dalam bisnis PCR itu. PT.Genomic Solidaritas Indonesia (PT.GSI) , salah satu perusahaan penyedia jasa PCR, punya kaitan dengan sejumlah pejabat penting dipemerintahan. Keterlibatan para pejabat pemerintahan tersebut dalam Entitas bisnis yang menjalankan bisnis PCR sudah masuk kategori Nepotisme.
“Jika pemerintah benar-benar serius mau menyelesaikan penyebaran Covid-19, PCR harus di gratiskan agar bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Apalagi PCR menjadi sesuatu yang penting serta dianggap lebih mempu mendeteksi secara mendetail dibanding Rapid Antingen atau skema pemeriksaan sejenis lainnya,” kata Dopen lagi.
Atas fakta tersebut, ia menyatakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi EK-Manado menyatakan tiga sikap.
“Pertama, KPK harus segera mengusut tuntas dugaan bisni PCR menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Koordinator kemartiman Luhut Binsar Pandjaitan. Kedua, Pemerintah harus menggratiska PCR dan ketiga, pemerintah juga harus memberrantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) hingga ke akarnya,” tandasnya.
Laporan : Natasha
