KedaiPena.Com – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk bersinergi dengan masyarakat dalam mengelola hutan adat.
Demikian disampaikan Akmal dalam raker Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan yang membahas evaluasi APBN 2016 & RKP-K/L & RKP-K/L 2017.
“Saya rasa perlu juga diperhatikan & disinergikan dengan masyarakat tentang hutan adat,” kata Akmal.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini mengingatkan KLHK untuk selalu mengawasi hutan adat.
“Lahan tak hanya wewenang KLHK, tapi juga di Pemda. Saya harap KLHK bisa mengawasi dgn baik,” kata Akmal.
Politisi PKS ini menilai dengan anggaran yang ada, fungsi penegakan hukum KLHK bisa tetap berjalan.
“Kami menerima & memahami RAPBN-P 2016. Untuk APBN 2017, pagu indikatif Rp.7,5T sudah luar biasa,” kata Akmal.
Selain itu, Akmal juga mendorong KLHK untuk bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya.
“Penegakan Hukum KLHK pun dapat bekerja sama dgn lembaga penegak hukum lainnya agar lebih maksimal,” kata Akmal.
(Prw)
