Kedaipena.com – Kebijakan pemerintah dalam melakukan swamsembada daging sapi seperti dipaksakan. Hal ini disampaikan oleh Sarman, Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya dalam diskusi umum ke-36 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bertajuk ‘Mau Dibawa Kemana Industri Sapi dan Daging Indonesia’ yang bertempat di Kantor Pusat Hipmi, Jakarta, (24/02).
“Seharusnya swasembada tidak dipaksakan karena bisa mengorbankan rakyat, dan perlu waktu jangka panjang untuk melakukan swamsembada daging,” tutur Serman.
Tahun ini, pemerintah menentapkan kebutuhan daging sapi sebanyak 675 ribu ton yang bersumber dari lokal dan impor. Pemerintah harus mempunyai data yang valid, jika tidak maka harga daging akan melonjak dan program swamsembada tersebut akan sia-sia.
Menurutnya, jika data tidak valid maka harga daging bisa kembali melonjak . Terlebih lagi, ketika memasuki bulan puasa.
“Jadi, tidak perlu melakukan swasembada, cukup domain dan suplai menjadi kunci untuk menjalankan impor daging sapi di Indonesia,” imbuhnya.
Pemerintah seharusnya menanggalkan terlebih dahulu swamsembada dan harus mementingkan kepentingan khalayak dan usaha. Karena banyak pengusaha kita yang menggunakan bahan baku daging sapi.
Pemerintah tinggal membuat satu regulasi impor yang memiliki jangka waktu minimal setahun untuk memenuhi stock daging sapi di Indonesia dan yang terpenting, kordinasi dari kementerian pertanian dan perdagangan harus berjalan selaras.
(Apit/Foto: Apit)
