KedaiPena.Com – Sistem mekanisme reward dan punishment Kementerian dan lembaga dalam mengoptimalkan sumber daya anggaran yang ada menjadi sorotan dari Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.
Hal ini disampaikan oleh Anis sapaanya dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL).
Anis pun meminta agar anggaran untuk Badan Pengelola Dana Perkumpulan Kelapa Sawit yang mendapat alokasi dukungan manajemen terbesar sejumlah 5,8 triliun agar diperjelas rencana penggunaanya.
“Terutama karena belum jelasnya program Moratorium Sawit Pemerintah,” tegas Anis dalam keterangan tertulis, Sabtu, (25/9/2021).
Anis lalu mencermati anggaran yang mencapai Rp 328 Miliar untuk infrastruktur core tax system, tentang sejauh mana otomatisasi sistem perpajakan dapat dilakukan. Terlebih, dengan adanya Revisi RUU KUP, maka platform digital akan ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPh dari merchant yang berjualan di platform.
Anis yang juga menanyakan sejauh mana otomatisasi sistem perpajakan ini dapat mendukung system TIK Perpajakan.
“Apabila sistem TIK perpajakan tidak cukup baik, maka proses tersebut justru akan memberatkan UMKM yang berdagang melalui platform, yang pada akhirnya mematikan eksositem ekonomi digital yang telah ada,”ujar Anis.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI kemudian juga memberi catatan terkait upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembiayaan.
Untuk itu, Anis meminta Menteri Keuangan menjelaskan strategi pemerintah dalam RKA Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 agar ada kesinambungan pembiayaan dan optimalisasi asset dan investasi untuk meningkatkan penerimaan negara.
Menurut Anis, kementerian dan lembaga dengan performance buruk karena memiliki tingkat penyerapan rendah terutama untuk belanja modal perlu diberi sanksi.
“Hal ini perlu dilakukan agar kementrian dan lembaga saling berkompetisi untuk mencapai performa terbaik,” pungkas Anis.
Laporan: Muhammad Hafidh
