KedaiPena.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyambut baik rencana Presiden Prabowo untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dan jagung menjadi Rp5.500 per kilogram.
Ia menyebut kebijakan tersebut, sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di daerah-daerah yang selama ini bergantung pada sektor pertanian, termasuk di NTB.
“Ini adalah kado akhir tahun yang indah untuk petani Indonesia dari Pak Presiden Prabowo,” kata Johan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).
Sebagai bentuk dukungan, ia pun menyampaikan beberapa catatan penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan.
“Pertama, terkait anggaran dan keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung peningkatan HPP ini. Tanpa subsidi yang cukup, kebijakan ini berisiko menjadi beban bagi anggaran negara atau bahkan tidak terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya, terkait pengawasan dan distribusi yang harus diawasi dengan ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan, seperti spekulasi harga di tingkat perantara.
“Pemerintah agar memperbaiki mekanisme distribusi, sehingga petani benar-benar menerima manfaat yang dijanjikan,” ujarnya lagi.
Ketiga, pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap pasar dan konsumen. Jangan sampai harga beli yang tinggi di tingkat petani menyebabkan lonjakan harga di tingkat konsumen, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi.
Terakhir, Johan meminta pemerintah untuk memperkuat daya saing petani di pasar domestik maupun internasional. Selain menaikkan HPP, lanjutnya, pemerintah juga harus memperhatikan peningkatan infrastruktur pertanian seperti irigasi, akses bibit unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian.
“Kebijakan ini berpotensi menjadi game-changer bagi sektor pertanian Indonesia jika dilaksanakan dengan strategi yang matang. Kami di Komisi IV DPR RI siap mengawal dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini, namun kami juga akan memastikan bahwa implementasinya benar-benar berpihak kepada para petani dan tidak memberatkan masyarakat umum,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
