KedaiPena.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi PKS, Amin Ak meminta pemerintah untuk membuka kepada publik data distribusi beras yang selama ini dilakukan pemerintah. Baik, distribusi beras impor maupun beras dari serapan petani lokal. Termasuk, distribusi beras hasil impor pemerintah yang dinilai cukup besar, yakni 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu.
“Saya paham ada pergeseran musim tanam hingga bencana El Nino menyebabkan kelangkaan beras dan tingginya harga beras, yang menjadi alasan pemerintah kemudian melakukan impor beras dalam jumlah yang besar. Bahkan impor terbesar sejauh ini. Namun, ternyata solusi impor tersebut tak lantas membuat harga beras menurun,” kata Amin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (15/3/2024).
Atas dasar itu, ia mempertanyakan bagaimana manajemen distribusi beras yang dilakukan pemerintah selama ini.
“Berapa yang diimpor, berapa yang untuk memenuhi kebutuhan rutin, berapa yang digunakan untuk Bansos dan sebagainya. Sehingga jadi pertanyaan, ini pemerintah punya kendali nggak sih terhadap produk-produk yang terkait dengan kebutuhan pokok?” ujarnya.
Amin selanjutnya menegaskan pentingnya pemerintah memiliki kendali dalam mengelola beras. Salah satunya dengan menyerap semaksimal mungkin gabah produksi petani. Sehingga, bukan swasta yang menguasai tata niaga beras dalam negeri.
“Mestinya ini Bulog atau siapa saja saya melihat pemerintah itu harus mampu menyerap produksi gabah petani sebanyak mungkin. Jangan seperempatnya yang diserap oleh swasta, sehingga kita menguasai tata kelolanya, tata niaganya, produksinya, jalur distribusinya, kita bisa mengendalikan itu,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
