KedaiPena.com – Ketersediaan energi yang aman dan murah merupakan sesuatu yang didukung oleh semua pihak. Karena energi sejatinya adalah bagian penting dalam tata kehidupan semua masyarakat. Dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS, Mulyanto menyampaikan dukungan terhadap transisi energi sangat nyata, sepanjang transisi energi tersebut ditujukan untuk keadilan listrik.
“Jangan kita bicara terlalu jauh, tapi masih ada ketidakadilan listrik disini. Disebutkan adanya sekitar 196 desa di Indonesia bagian timur, ada juga di Kalimantan Tengah yang belum mendapatkan listrik secara stabil. Listriknya ada, tapi byar pet. Tidak handal, tidak bisa 24 jam. Sementara, Jawa Sumatera surplus. Artinya ada gap,” kata Mulyanto dalam diskusi INDEF, Rabu (23/12/2022).
Ia juga menyatakan pembicaraan transisi energi sepertinya hanya menyentuh Sumatera Jawa dan sedikit Kalimantan.
“Lalu bagaimana dengan Indonesia bagian timur? Isunya keadilan. Perlu didorong hal kebaikan, tapi perlu juga diingat tentang keadilannya,” ujarnya.
Yang kedua, Mulyanto menyatakan dukungan DPR RI dan PKS juga diberikan, jika harga listrik itu terjangkau.
“Berbagai Inovasi oke, berbagai pembangkit listrik energi baru oke, selama masyarakat terjangkau untuk membelinya. Jangan sampai kita mengintroduksi EBT, tapi harganya mahal, subsidi meningkat. Akhirnya, masyarakat tertekan, negara tertekan,” ujarnya lagi.
Ia menyatakan jargon yang muncul selama ini adalah Energi Bersih itu Mahal. Seharusnya, itu menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mewujudkan energi bersih yang murah.
“PLN kan sering kalau rapat dengan DPR menyatakan akan berinovasi, memberikan energi bersih tapi murah. Tepok tangan kita semua kalau begitu. Karena itu PLN, mengembangkan tenaga surya,” kata Mulyanto.
Ia mengingatkan bahwa energi listrik itu harus dikuasai negara dan pengusahaannya oleh BUMN.
“Yang kami inginkan adalah BUMN Kelistrikan yang handal, kuat mampu memberikan listrik terjangkau. Syukur-syukur bisa bersih. Karena itu, berbagai introduksi EBET, termasuk nuklir, jika aman dan murah, DPR mendukung,” ungkapnya.
Konkritnya, Mulyanto menyatakan Komisi VII mengajukan RUU EBET sebagai payung hukum untuk menjadikan energi baru terbarukan kokoh di Indonesia.
“Saat di harmonisasi, Baleg juga mendukung. Bahkan PKS secara tegas mendukung Energi Baru Terbarukan ini, termasuk nuklir. Selama memang untuk kesejahteraan masyarakat untuk mengakses energi murah dan aman,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
