KedaiPena.com – Kebijakan pemerintah terkait harga energi, dinyatakan sebagai bentuk pilihan pemerintah dengan mempertimbangkan yang risiko dampak negatifnya paling kecil. Sehingga, tidak akan menambah beban masyarakat dan menurunkan daya beli masyarakat yang memang belum membaik paska pandemi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan kebijakan energi merupakan pilihan pemerintah yang akan berdampak pada keseluruhan masyarakat.
“Jadi tergantung pada kita dalam memilih yang terbaik, dari berbagai pilihan-pilihan. Kita pilih yang risikonya paling rendah. Kalau Malaysia dan Brunei, mereka memilih untuk tetap menjaga harga BBM tetap rendah dengan subsidi yang besar. Indonesia bagaimana? Kalau kami dari dewan, cenderung (memilih, red) yang tidak menggangu daya beli masyarakat,” kata Mulyanto, Kamis (14/7/2022).
Ia menegaskan, masyarakat saat ini menghadapi beban berat yang datang secara terus menerus.
“Awalnya bahan pokok, lalu sekarang BBM dan LPG non subsidi. Hati-hati, nanti yang subsidi juga akan mengalami kenaikan. Sementara penerimaan negara menurut kami, seperti yang disampaikan Sri Mulyani, happy. Karena ada peningkatan. Pendapatan Pertamina juga meningkat, positif. Apalagi di hulu,” ujarnya.
Ia menegaskan, dengan adanya pendapatan di sektor hulu, seharusnya pemerintah mampu untuk mengelola dengan se-efisien mungkin untuk mengeluarkan kebijakan dan menjalankan roda perekonomian.
“Harus tepat sasaran dan tidak mengganggu kebijakan lainnya. Pemerintah janganlah mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh,” ujarnya lagi.
Mulyanto menyatakan kalau pun pemerintah harus menaikkan harga, sebaiknya dipilih yang risikonya kecil.
“Pemerintah juga harus konsisten. Dulu saat harga BBM turun, pemerintah tidak menurunkan harga BBM Pertamax maupun harga yang non subsidi. Sekarang begitu harga bahan bakar dunia mengalami kenaikan, serentak menaikkan semua,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
