KedaiPena.Com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI melalui Anggota Badan Anggaran dan sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sukamta, menyatakan bahwa terdapat empat prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kementrian Pertahanan.
Empat prioritas ini, kata dia, mempengaruhi kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector terus berbenah.
“Menurut kami ada empat prioritas Kementrian Pertahanan. Pertama, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapanya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit,” kata Sukamta, Selasa, (6/7/2021).
Kedua, lanjut Sukamta, Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo Subianto kebijakan harus mengoptimalkam s Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta di optimalkan.
“Pandemi Covid-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja. Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah,” tegas Sukamta.
Ketiga, tegas Sukamta, dukungan dan pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alutsista pertahanan.
“Rencana anggaran alutsista yang ribuan triliun pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing,” tutur Sukamta.
Terakhir, Sukamta berpesan, agar inventarisir aset tanah kementrian pertahanan untuk mendukung pertahanan negara. Pasalnya, pogram inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua milliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp 460 trilliun.
“Bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat. Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar asset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal,” tegas Sukamta.
Diketahui, APBN 2021 menganggarkan Rp136,9 triliun untuk Kementerian Pertahanan. Alokasi anggaran ini sendiri sedianya telah meningkat dibandingkan tahun 2020.
Laporan: Muhammad Lutfi
