KedaiPena.Com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, memastikan Pemerintah pusat dapat melakukan pemecatan atau pemberhentian, kepada para kepala daerah yang terbukti tidak serius, bahkan abai dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Bila terbukti mengabaikan PPKM darurat yang berujung mengorbankan kesehatan rakyat, kepala daerah harus diberhentikan,” ujar Junimart kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/7/2021).
Junimart menegaskan, pemberhentian itu dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).
“Bisa diberhentikan, apabila melanggar UU Pemda melalui mekanisme yang sudah diatur dan melalui putusan MA (Mahkamah Agung),” terangnya.
Politisi senior PDI-Perjuangan itu menegaskan, tanpa atau dengan kebijakan pemerintah pusat. Kepala daerah wajib menyelamatkan kesehatan rakyatnya masing-masing. Untuk itu, kepala daerah yang mengabaikan hukum tertinggi tersebut harus disanksi berat.
“Kewajiban kepala daerah untuk menyelamatkan kesehatan rakyatnya masing-masing tanpa alasan apapun,” pungkas Junimart.
Laporan: Muhammad Lutfi
